Masyarakat Sanana Makan Hati, Listrik Mati Terus

Diposting oleh On Thursday, November 24, 2016 with No comments

SANANA-Meski setiap saat didemo, pelayanan listrik PLN Sanana membuat masyarakat makan hati. Pelayanan yang mulai normal beberapa waktu lalu, kini kembali dilakukan pemadaman tak beraturan. Ujung-ujungnya, Kepala PLN Ibrahim Suleman dianggap tak becus. Sebab mati menyalanya listrik di daerah itu membuat peralatan elektronik masyarakat mengalami kerusakan.
Menurut masyarakat, banyak peralatan elektronik mengalami kerusakan lantaran tak normalnya listrik. Selain itu mengganggu pelayanan umum seperti perekam e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. (sdl)
Ada Indikasi Oknum DPRD Sula ‘Minum BBM di SPBU’

Diposting oleh On Thursday, November 24, 2016 with No comments

SANANA-Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Kepulauan Sula menduga, ada indikasi oknum anggota DPRD, terutama yang berada di komisi terkait dengan BBM bekerjasama dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Indikasi itu menguat menyusul tidak ada sidak lanjutan di SPBU menindaklanjuti tuntutan PMII Sula. Ketua PMII Sula, Falmin Daeng mengatakan, tak ditindaklanjuti sidak ke SPBU lantaran takut jangan sampai ketahuan oknum-oknum yang terlibat ikut ‘minum BBM’ di SPBU.
Menurutnya, PMII telah mengantongi data lengkap dari Pertamina. Dalam data itu disebutkan, banyak terjadi kesalahan yang dilakukan pemilik SPBU seperti melayani jerigen, padahal hal itu dilarang. ”PMII menduga, DPRD mungkin oknum anggota DPRD mendapat fee dari SPBU,” sodoknya. (sdl)
Bupati Sambut Baik Wisatawan Tanam Saham di Sula

Diposting oleh On Wednesday, November 23, 2016 with No comments

SANANA-Bupati Kepulauan Sula, Hendrata Thes menyatakan, menyambut baik dua wisatawan asal Amerika Serikat yang berkeinginan menanamkan saham di Kepulauan Sula. Kedua wisatawan itu yakni Pieter dan Tim. Dua wisatawan itu bersama keluarga mengunjungi sejumlah destinasi wisata di Kepulauan Sula tertarik mengivestasi modalnya untuk pengembangan pariwisata. Kedua wisatawan manca negara ini sempat menemui bupati Hendarata Thes.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kepulauan Sula I Ketut Suparjana mengatakan, pada kesempatan itu bupati menjelaskan sejumlah destinasi wisata di daerah itu. Bupati mendorong agar industri pariwisata dikembangkan dengan membangun sarana dan prasarana serta infrastruktur lain yang mendukung.
Bupati meminta, pembangunan jalan menghubungkan lokasi wisata di desa Fatkauyon, kecamatan Sulabesi Timur sekaligus mendorong promosi tempat-tempat wisata lain seperti wisata alam dan bahari. Pada pertemuan itu kata Ketut, bupati memberikan izin dua wisatawan juga menginvestasi modal dibidang pertanian dan perikanan.
Menurut bupati, kabupaten yang berkembang tidak didukung dengan investor sebagai pihak ketiga, dan hanya mengharapkan anggaran pemerintah akan lambat berkembang. Karena itu, bupati menyatakan sangat mendukung apabila ada investor berinvestasi di kabupaten Kepulauan Sula. (sdl)
FKUB dan MUI Himbau Masyarakat Sula Jaga Kebinekaan

Diposting oleh On Wednesday, November 23, 2016 with No comments

SANANA-Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten kepulauan Sula menghimbau seluruh umat beragama di wilayah kabupaten Kepsul selalu menjaga semboyan Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu.
Himbauan tersebut disampaikan kedua tokoh agama itu untuk menjaga solidaritas dan hubungan baik sesama umat beragama yang hidup rukun dan damai. Menyusul adanya pergerakan secara Nasional yang  memuat berbagai kepentingan politik dengan tujuan memecah belahkan NKRI
Kepada umat beragama, terutama kaum Muslim yang merupakan mayoritas penduduk Kepsul diminta tidak terprovokasi dengan isu miring oleh oknum-oknum terntenu. Ketua FKUB H.Salim Bahnan mengatakan, dampak permasalahan Ahok kemungkinan ada campur tangan Negara Asing yang ingin memecah belah NKRI. Persoalan ini dikhawatirkan berdampak didaerah sehingga masyarakat diharapkan tidak terprovokasi dengan isu-isu dimedia terkait aksi bela Islam dan wacana makar.
Begitu pula Ketua MUI Kepsul, Fatahudim Robo. Menurutnya, dalam Islam sudah jelas Kebhinekaan Allah ciptakan semua manusia dari Nabi Adam dan Siti Hawa agar saling kenal satu dengan yang lain. Untuk itu masyarakat Kepsul tidak terpengaruh dengan isu-isu yang berkembang yang berdampak mengganggu keamanan dan ketertiban.
Menurutnya, MUI Kepsul sudah melakukan pertemuan dengan pihak kepala desa sekaligus menghimbau aparat desa bertanggung jawab menjaga kebhinekaan dimasing-masing wilayahnya. Selain itu MUI juga telah menyampaikan kepada Bupati Kabupaten Hendrata Thes Agar tidak terpengaruh  dengan isu-isu nasional dan diharapkan Pemkab Kepsul tetap fokus pada program-program daerah. (sdl)
DPRD Sula Dinilai Hanya Mengejar SPPD

Diposting oleh On Tuesday, November 22, 2016 with No comments

SANANA-DPRD kabupaten kepulauan Sula dinilai hanya mengejar SPPD ketimbang memperjuangkan kepentingan rakyat. Padahal, ketua DPRD telah menginstruksi anggota DPRD terutama komisi II dan III melakukan sidak temuan PMII Cabang Sanana terkait dengan pelayanan PLN, PDAM, kantor Pengelola Pasar dan SPBU.
Namun sidak yang dilakukan wakil rakyat baru dilakukan di kantor PLTD Waikalopa, Pertama, PDAM dan kantor Pengelola Pasar. Sementara SPBU dan PLN belum dilakukan. Ketua PMII Cabang Sanana Falmin Daeng menilai, sidak lanjutan di SPBU dan PLN yang di janjikan DPRD terkesan hanya main-main dan tidak serius menjalankan fungsi pengawasan.
PMII menilai, sidak bersama yang dilaksanakan dua hari lalu oleh di PLTD Waikalopa, PDAM dan kantor pengelola pasar bukan atas dasar itikad baik sebagai lembaga perwakilan rakyat untuk mengawal agenda-agenda kerakyatan tetapi hanya melaksanakan instruksi pimpinan dan hanya menggugurkan tanggung jawab belaka karena ada tuntutan PMII.
PMII secara kelembagaan kecewa dengan sikap DPRD karena saat ini banyak masalah yang perlu diperhatikan secara serius, malah lebih mementingkan agenda keluar daerah. “Kami bisa berasumsi anggota DPRD lebih mementingkan SPPD daripada kepentingan rakyat. Saya pastikan PMII akan mengkolsoldasikan seluruh organisasi kemahasiswaan untuk melakukan aksi mosi tidak terhadap anggota DPRD kepulauan Sula,” tandas Falmin. (sdl)
Kaban BLH Sula Tolak Keluarkan Ijin Jalan Fogi-Malbufa

Diposting oleh On Friday, November 11, 2016 with No comments

ilustrasi
SANANA-Kepala Badan Lingkungan Hidup kabupaten kepulauan Sula, Irwan Husen tetap ngotot tak memberikan ijin kelanjutan pekerjaan poros jalan antara Fogi-Malbufa. Alasannya, Dinas Kehutanan belum memberikan rekomendasi. “Karena itu kami hak penuh menghentikan pekerjaan jalan poros Fogi-Malbufa,” tegas Irwan, Kamis (10/11).
Menurutnya, BLH bisa mengeluarkan ijin, apabila sudah ada rekomendasi Dinas Kehutanan untuk meneliti kelayakan dokumen UKL dan UPL.  “Bagaiman kita mau mengeluarkan surat sementara permintaan Dinas Kehutanan saja tidak ada. Seharusnya dinas PU dan Kehutanan sebelum melaksanakn pekerjaan minimal memberikan gambarkan melewati areal mana dan, skarang lahan pembuatan jalan saja kita tidak tahu,” ujar Irwan.
Dikatakan, BLH tidak bermaksud menghambat pekerjaan jalan, mereka hanya menjalankan prosedur. Sekarang kami belum mendapat rekomendasi Kehuatan padahal kami tunggu surat tersebut untuk melihat kelayakannya. Tugas BLH melihat secara lingkungan, layak dibuat jalan atau tidak, jadi kalau dokumennya tidak ada kami tidak bisa mengeluarkan rekomendasi dan sudah pasti kami pertahankan,“ tandasnya. (sdl)
Wabup : Pencopotan Kepala PDAM Sanana Kewenangan Bupati

Diposting oleh On Friday, October 28, 2016 with No comments

SANANA-Wakil bupati Kepulauan Sula, Julfahri Abdullah Duwila menegaskan, tuntutan 5 orangisasi mahasiswa dan pemuda untuk mengevaluasi dan mencopot kepala PDAM Sanana, Yusri Bermawi akan menyerahkan kewenangan itu kepada bupati. Tuntutan evaluasi kinerja katanya, tentu akan dievaluasi, namun mencopot kepala PDAM adalah kewenangan bupati. “Sebagai wakil bupati yang memiliki tugas pkok fungsi pengawasan, saya hanya mengevaluasi dan memberikan masukan kepada bupati,” ujar Julfahri kepada wartawan, Kamis (27/10).
Wabup mengungkapkan, ia pernah didatangi beberapa staf PDAM meminta supaya berurusan di kantor, karena  akan ada pihak lain yang diundang menyikapi persoalan PDAM saat ini, sehingga masalahnya tuntas. Hanya saja, saat pertemuan staf PDAM tidak bisa hadir karena saat itu dipanggil bupati membahas persoalan yang sama. Ia mengaku, kurang mendapat informasi terkait persoalan PDAM. (sdl)
Terus Terang, 2017 Listrik di Sula Terang Terus

Diposting oleh On Thursday, October 27, 2016 with No comments

TERNATE-Kepala PLN Cabang Ternate Awat Tahulola berjanji, pada tahun 2017, pemadaman listrik di kabupaten Kepulauan Sula tidak terjadi lagi. menurutnya, kendala listrik mati menyala di Sanana karena beberapa faktor. Selain kerusakan mesin, gangguan pepohonan. Selam 71 tahun katanya, PLN tidak tinggal diam, berusaha masuk ke seluruh pelosok.
“Kalau tidak ada hambatan kita segera selesaikan, desa-desa yang belum dapat listrik kita upayakan selesaikan hingga 2017. Kami minta teman-teman kawal supaya ini bisa berjalan, karena tanpa teman-teman dan Pemda maupun masyarakat tak mungkin jalan," ujar Awat dihadapan HPMS yang menggelar aksi depan kantor PLN Ternate.
Sementara empat desa yang belum mendapat listrik akan didata ulang, karena tidak semua desa jumlah KK sama. Awat meminta HPMS mengawalnya untuk menghidupkan listrik di Sanana. “Yang pertama tolong koordinasi masalah pohon-pohon yang ada disana, nanti kita atur dan kemungkinan minggu depan kita sama-sama ke Sanana, supaya jaringan yang akan dilalui dikoordinasikan dengan masyarakat," pintanya.
Aksi HPMS ini bertepatan dengan hari listirik Nasional 27 Oktober sekaligus menyampaikan dukungan warga empat Desa yakni Fuata, Wai Ina, Wai Nib dan Fatkauyon.  Empat desa yang saat ini sedang melakukan class action karena sudah 13 tahun tidak pernah mendapatkan penerangan listrik.
Kordinator lapangan Arman Kedafota mengatakan, saat ini telah mengajukan class action ke Pengadilan Labuha Halmahera Selatan, kare selama 13 tahun PLN tidak pernah melakukan ganti rugi sebagaimana perintah UU nomor 30 tahun 2009 tentang kelistrikan. Pasal 29 memerintahkan hal ini menjadi tanggung jawab PLN.

Menurut Arman, kerugian hingga mencapai lebih dari Rp. 19 miliar, selain itu, masyarakat desa Fatkauyon memasang liatrik harus membayar Rp.1,600 juta sehingga ada selisih Rp.900 ribu. Padahal, ada standar daya 450-900 dan 1500.  Menurutnya, praktek melanggar peraturan perundang-undangan, ketidakjelasan tarif pemasangan dari 2.500 ke 1.600 adalah bagian dari penyimpangan.  (jun)
Julfahri Bantah, Hubungannya dengan Bupati Tak Mesra

Diposting oleh On Thursday, October 27, 2016 with No comments

SANANA-Wakil bupati Kepulauan Sula, Julfahri Abdullah Duwila membantah tudingan Front Pemuda Sula Bersatu (FPSB) yang menyebutkan, hubungan bupati dan wakil bupati saat ini tak mesra dan seperti Tom and Jerry, dibantahnya.
“Kira-kira kalian lihat selama ini bagaimana, apakah hubungan saya dan bupati kurang akur atau bagaimana,” tanya Julfahri meminta pendapat wartawan. Menurutnya, hubungan bupati dan wakil bupati tidak ada masalah. Jarang ada pertemuan antara bupati dan wakil lantaran disibukkan dengan pekerjaan.

“Kadang bupati keluar daerah saya tinggal dan bupati kembali saya pergi, jadi kurang komunikasi saja. “Kemarin kan saya dan bupati tidak di tempat, tapi koordinasi jalan terus, jadi tidak ada masalah. Itu  hanya isu yang sengaja melebih-lebihkan,” ujarnya. (sdl)
Kejari Sanana Ijinkan Koruptor Marka Jalan Studi S2

Diposting oleh On Thursday, October 27, 2016 with No comments

SANANA-Kejaksaan Negeri (Kejari) Sanana, ternyata diam-diam memberikan ijin mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula, Irwan Mansur, korupttor marka jalan melanjutkan studi Magister (S2). Irwan Mansur diduga terlibat dan ikut menikmati korupsi anggaran marka jalan tahun 2013 senilai Rp. 300 juta yang kasusnya ditangani Kejaksaan Negeri Sanana
Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Sanana, Budi Hermansyah saat dihubungi belum lama ini mengaku, dugaan kasus korupsi anggaran marka jalan yang melibatkan Irwan Mansur sekarang masih dalam proses pngumpulan bukti-bukti. “Irwan ini kan inikan sementara melanjutkan pendidikan S2,  jadi kami masih menungu sampai Irwan Mansur selesai baru kita proses,” janjinya. (sdl)
PLN dan Pihak Ketiga Jelaskan Pemadaman Listrik ke Wabup

Diposting oleh On Thursday, October 27, 2016 with No comments

SANANA-Wakil bupati Kepulauan Sula, Julfahri Abdulah Duwila mengaku telah mendapat penjelasan kendala pemadaman listrik oleh PLN dan pihak ketiga. “PLN dan pihak ketiga menemui saya di kantor menjelaskan pemadaman listrik,” ungkap wabup kepada wartawan, Kamis (27/10).
Menurut wagub, PLN dan pihak ketiga menjelaskan, bahwa pemadaman listrik beberapa minggu belakangan ini karena ada pemindahan jaringan. Jaringan lama akan diganti dengan baru menggunakan fiber expres. “Menurut mereka, pemadaman setiap Sabtu dan Minggu karena ada pekerjaan memindahkan jaringan yang mempunyai tekanan tinggi, maka lampu harus dimatikan,” paparnya.
Sesuai keterangan kepala PLN dan pihak ketiga kepada wabup mengatakan, saat selesai pengalihan jaringan dan mengoperasikan, tiba-tiba muncul masalah baru. Satu unit mesin rusak. “Alat elektrikal dalam mesin rusak, bukan mesinnya yang rusak. Gangguan kabel dalam mesin memang sensitif,” ujar wabup.
Menanggapi aksi mahasiswa beberapa hari lalu, wabup mengatakan, persoalan mati lampu dialami semua masyarakat, termasuk rumah wakil bupati bukan hanya di rumah mahasiswa. Dikatakan, pemda menginginkan pelayanan terbaik, hanya saja ada kendala pihak lain. “Kami selaku pemerintah tidak bisa memastikan, rumah saya juga mati lampu,” katanya tersenyum.
Diungkapkan, pihak ketiga berjanji akan mengadakan mesin berkapasitas 0,5 MW guna menopang mesin yang ada saat ini. Mesin tersebut menurut pihak ketiga kata wabup, sementara dalam perjalanan dari Medan ke Surabaya. “Kalau dari Surabaya ke Sanana baru lewat laut, sekarang sudah selama tiga hari dalam perjanalan. Kalau tidak ada halangan diperkirakan tiba di Sanana dua minggu,” jelas wabup. (sdl)
KPU dan Mantan Panwas Sula Lolos dari ‘Maut DKKP’

Diposting oleh On Wednesday, October 26, 2016 with No comments

TERNATE-KPU dan mantan Panwas kabupaten Kepulauan Sula lolos dari ‘maut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)’. Dalam putusan DKPP, dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan salah satu mantan pasangan calon tidak terbukti, sehingga KPU dan mantan Panwas direhalitasi atau dipulihkan nama baik. Sebab 16 orang yang digugat, tidak ditemukan unsur pelanggaran kode etik.
Staf DKPP Rhudi Achsony mengatakan, keputusan DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik KPU dan man Panwas Kabupaten Kepulauan Sula yang teradu ada 16 orang, 5 dari KPU dan  3 dari Panwas, sisanya jajaran ditingkat bawah. Dari hasil persidangan, 16 teradu semua telah direhabilitasi. “Artinya DKPP melihat kalau memang didalam pokok aduan pengadu ada upaya untuk menghilangkan hak konstitusional pemilih, kemudia ada kertas suara yang habis sehingga tidak bisa memilih,” katanya, Selasa (25/10).
Menurut Rhudi, semua tuduhan pengadu diklasifikasi sebagai pelanggaran etik, tetapi menurut DKPP, KPU dan Panwas Sula sudah melakukan upaya. Karena sebelum pemilihan sudah ada upaya agar pemilih di daerah itu bisa menggunakan hak pilih. Hanya saja, hari pelaksanaan ada sebagian yang baru muncul, sehingga penyelenggara tidak mampu mendeteksi kekurangan surat suara.
Sementara pokok aduan terkait dengan menghalangi hak pemilih menggunakan hak pilih  menurut DKPP tidak terbukti. Sehingga dengan kesimpulan itu DKPP mengatakan teradu yang 16 orang sudah berupaya sebisa mungkin sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
Sementara Ketua KPU Sula Bustamin Sanaba yang juga salah satu teradu mengatakan, apa yang terjadi sampai proses DKPP akan menjadi pengalaman dan pembelajaran agar kedepan bekerja lebih hati-hati. Dari hasil putusan semua pengaduan ditolak DKPP, dan memutuskan untuk rehabilitasi atau perbaikan nama baik.  (jun)
Bupati Sula Jadi Pemateri Diskusi 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Diposting oleh On Wednesday, October 26, 2016 with No comments

Bupati Kepulauan Sula, Hendrata Thes
SANANA-Bupati Kepulauan Sula, Hendrata Thes, termasuk salah satu bupati di Maluku Utara yang didaulat menjadi pemateri dalam diskusi 2 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan wakil Presiden Jusuf Kalla yang akan digelar di Jakarta, Kamis (27/10).
Kabag Humas dan Protokoler Pemda Kepulauan Sula, Hendra Irawan Umabaihi mengungkapkan, bupati Hendrata Thes diundang menjadi narasumber diskusi dua tahun pemerintahan Jokowi-JK pada 27 Oktober 2016. Bupati Hendrata akan panel dengan Menteri Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal, Eko Putro Sanjoyo, dan Deputi IV, dan Kantor staf Presiden DR. Irianto Lambrie, gubernur Kalimantan Utara, J. Osdar, wartawan senior Irene Gayatri yang juga Peneliti LIPI.
Menurut Hendra, bupati akan menyampaikan langkah-langkah dan dukungan terkait pembangunan dan transmigrasi, factor pendukung dan kebutuhan pembangunan guna terciptanya visi-misi pemerintahan daerah sesuai dengan nawacita Prisiden Jokowi. Dengan begitu kata Hendra, pemerintah daerah dan DPRD kabupaten Kepsul Sula tetap bekerjasama dan bersinergi mendukung kegiatan prorakyat, membangun dari desa, sehingga pertumbuhan pembangunan semakin cepat dan kelihatan. (sdl)
Lima Organisasi ‘Siap Perang’ dengan Pemda Sula

Diposting oleh On Wednesday, October 26, 2016 with No comments

SANANA-Lima organisasi mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Front Pemuda Sula Bersatu (FPSB) yakni HMI, PMII, IMM, KAMMI dan KNPI kabupate Kepulauan Sula menyatakan siap ‘berperang’ dengan Pemda Sula. Mereka menabuh genderang ‘perang’ lantaran, wakil bupati Julfahri Abdullah Duwila tidak bersedia menerima massa yang mengadukan persoalan pemadaman listrik dan pelayanan air bersih oleh PDAM.
Padahal menurut mereka, listrik dan air merupakan kebutuhan dasar yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Bupati dan wakil bupati dianggap melupakan janjinya memperioritaskan listrik dan air bersih. “Bupati dan wakil bukan mengurus kebutuhan masyarakat, malah bupati dan wakil seperti film kartun Tommy and Jerry.
Mereka meminta bupati mengevaluasi Direktur PDAM, bahkan kalau perlu mencopot Yusri Bermawi apabila diberikan waktu tak sanggup melakukan tugasnya. “Kalau wakil bupati gentlemen, keluar hearing dengan kami membahas kepentingan dan kebutuhan masyarakat,” teriak massa aksi.
Meski sebelumnya menolak, akhirnya wakil bupati bersedia menerima perwakilan massa dan hearing diruangannya. Namun hasil hearing mengecewakan, karena massa terlalu lama menunggu di luar ruangan wakil bupati. Karena terlalu, massa akhirnya memutuskan tak menemui wakil bupati dan menyatakan siap berperang dengan pemerintah daerah.
Wakil bupati yang mengetahui perwakilan massa keluar dari ruang tunggu, berusaha menemui mereka, namun massa memilih naik truk dan pulang. Wakil bupati terpaksa mengundang media mengklarifikasi. Menurutnya, massa lama menunggu karena sementara wakil bupati bersama sekda. “Setelah sekda pergi, saya keluar menemui mereka ternyata sudah tidak ada. Mereka harus memahami, karena saat itu saya bersama sekda di ruangan,” ujarnya.
Menurutnya, semua orang, baik mahasiswa maupun masyarakat mempunya hak yang sama mendapatkan pelayanan. Sebab pemerintahan HT-Zadi berusaha memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. “Jangan kan mahasiswa, masyarakat yang datang menutut hak kita layani. Saya bukan tak menerima mereka, tapi bertepatan ada sekda,” katanya meluruskan masalahnya. (sdl)
FPSB Gelar Aksi Protes Pemadaman Listrik dan Air

Diposting oleh On Wednesday, October 26, 2016 with No comments

Ilustrasi demo mahasiswa
SANANA-Lima oraganisasi mahasiswa dan pemuda yakni HMI, PMII, IMM, KAMMI dan KNPI yang tergabung dalam Front Pemuda Sula Bersatu (FPSB), Selasa (25/10) menggelar aksi di halaman kantor Bupati Kepulauan Sula menyikapi pemadaman listrik dan macetnya pelayanan air bersih.
Massa FPSB yang diperkirakan sekitar 50 orang itu, menggunakan sebuah truk dilengkapi sound system mendatangi kantor PLN Ranting Sanana di Desa Fogi, kecamatan Sanana sekitar jam 12:00 WIT. Di PLN FPSB mendesak PLN segera memperbaiki mesin dan jaringan listrik sehingga tidak terjadi pemadaman listrik tak beraturan.
Menurut mereka, pemadaman listrik PLN antara tehnisi saling menyalahkan. Teknisi menyebut, pemadaman listrik akibat kerusakan satu  unit mesin, sementara PLN beralasan gangguan jaringan. FPSB kemudian diterima Kepala PLN Ranting Sanana, Ibrahim Soleman melakukan dialog. Dalam dialog, Ibrahim menjelaskan, pemdaman listrik beberapa hari terakhir ini akibat kerusakan mesin, namun PLN telah memesan alat untuk menggati yang rusak.
Setelah dari PLN, massa kemudian menuju kantor PDAM yang terletak di desa Fogi, Sanana. Massa mendesak PDAM segera memperbaiki system dan manajemen serta memperbaiki kinerja agar air mengalir dengan lancar. Berbeda dengan di PLN, di PDAM massa tak menemukan Direktur maupun dan staf, sehingga massa memalang pintu PDAM.
Usai berorasi dan memalang kantor PDAM, massa menuju kantor DPRD. Di kantor wakil rakyat ini, massa tak menemukan anggota DPRD yang berkantor. Sementara Sekwan Kahar Panigfat bersembunyi tak menemui massa, akibatnya seluruh ruang komisi disegel. (sdl)
Antisipasi Gangguan Listrik, PLN Sanana Gunakan Jaringan Fiber Expres

Diposting oleh On Sunday, October 23, 2016 with No comments

SANANA-Untuk mengantsipasi gangguan listrik, PLN Ranting Sanana, kabupaten Kepulauan Sula akan menggunakan jaringan fiber expres. Dengan fiber expres menurut kepala PLN Ranting Sanana, Ibrahim Soleman memastikan pemadaman listrik akan berkurang. “Sekarang kita gunakan jaringan fiber expres agar lebih bagus,” kata Ibrahim melalui telepon Minggu (23/10).
Menurutnya, pemadaman listrik sering terjadi akibat gangguan satu mesin di Waikalopa, kecamayan Sanana Utara. Selain itu pihaknya sementara melakukan pemasangan jaringan, sehingga mesin dimatikan serta gangguan alam menyebabkan pemadaman. “Kalau tidak ada gangguan alam tidak akan ada pemadaman. Sedangkan pemadaman setiap Sabtu dan Minggu karena 1 mesin rusak,” ujarnya.
Setelah memasang fiber expres dan alat bantu yang didatangkan dari Ternate, Ibrahim menjamin tidak akan mati lampu. “Kalau sudah dipasang jaringan fiber expres dan alat baru tidak lagi terjadi pemadaman keseluruhan, sebab sudah ada titik-titik yang dipasang, mati lampu hanya di titi-titik yang bermasalah saja,tidak semua mati lampu. Saya ingin gunakan jaringan fiber expres supaya lebih bagus,” urainya.
Ia mengaku kedepan tidak lagi terjadi pemadaman listrik, karena sudah ada alat baru yang akan dipasang. Masyakat diminta bersabar, karena Ibrahim mengaku baru menjabat kepala PLN. “Saya berusaha sebaik mungkin, saya bukan orang Sanana tetapi saya akan melakukan yang terbaik untuk masyarakat,” janjinya.
Sementara untuk jaringan di desa Fuata dan Wainib, pekan depan sudah dapat dikerjakan, sebab tenaga 10 tenaga kerja yang ada sudah siap tempur. “Saya ada bawa kontraktor yang beranggotakan 10 orang untuk operasi jaringan Fuata dan Wainib, ungkapnya.Ibrahim menambahkan, selama 13 tahun masyarakat dua desa belum menikmati listrik, kini jaringan listrik akan masuk dua desa ini. ”Kalau desa-desa lain akan dikerjakan tahun 2017,” ujarnya. (sdl)
Dishut Sula Diduga Hambat Pekerjaan Jalan Fogi-Malbufa

Diposting oleh On Wednesday, October 19, 2016 with No comments

Ilustrasi
SANANA-Dinas Kehutanan (Dishut) Kabupaten Kepulauan Sula diduga menghambat perkerjaan jalan antara desa Fogi kecmatan Sanana dengan desa Malbufa kecmatan Sanana Utara. Dishut menghentikan pekerjaan dengan alasan ruas jalan yang digusur masuk kawasan hutan lindung, membuat warga desa Fogi marah.
Menurut masyarakat Fogi, mereka rela tak dibayar tanaman digusur dan ditebang untuk pembangunan, keinginan mereka akses jalan terbuka untuk memudahkan penjualan hasil produksi pertanian dan perkebunan. Untung masyarakat menahan diri. Masyarakat Fogi menggelar rapat dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda.
Tokoh muda asal desa Fogi, Sahrul Takim mengatakan, alasan Dishut lokasi jalan masuk kawasan hutan lindung tak jelas. menurutnya, kategori hutang lindung adalah hutan yang didalamnya bisa mencegah banjir, erosi laut. Lokasi itu tidak dibolehkan menebang kayu. “Sementara saya bandingkan hutan lindung yang dimaksud Dishut adalah kebun dan tanaman penduduk,” tegasnya.
Apabila pemerintah menetapkan perkebunan masyarakat sebagai hutan lindung, otomatis masyarakat tidak bisa berkebun lagi. Ini bertentangan. “Tanah perkebunan masyarakat yang sudah sekian lama dipakai, tiba-tiba ditetapkan menjadi hutan lindung sepihak oleh Dinas Kehutanan, ini berbahaya,” sesalnya.

Terpisah Kepala Dinas Kehutanan, Masni Ibrahim kepada wartawan, Rabu (20/10) mengatakan, penghentian pekerjaan jalan lantaran rencana pembuatan lokasi jalan, baru disampaikan Dinas PU. “Kami hentingkan agar dinas PU mengurus dulu perijinan, karena kami cek lokasi itu masuk kawasan hutan lindung. Kita hentikan untuk koordinasi dengan Kementerian,” katanya beralasan. (sdl)
Bupati Merasa Dibohongi Kadinkes Kepulauan Sula

Diposting oleh On Tuesday, October 18, 2016 with No comments

Bupati Kepulauan Sula, Hendrata Thes
SANANA-Bupati Kepulauan Sula, Hendrata Thes merasa dibohongi kepala dinas Kesehatan, Hindun Pawa. Hindun mengaku, Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) daerahnya sudah konek langsung dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoeiri Ternate. Ternyata, laporan Kadis Dinkes itu tak benar.
Diakuinya, pada 14 Oktober 2016,  bupati ditelepon wakil Direktur RSUD yang melaporkan ada seorang anak warga Sula di Ternate mengalami tumor ganas di tenggorokan butuh operasi. Namun Kadis Dinkes Hindun Pawa ditelepon dan SMS tidak pernah mengakat dan membalas, sehingga ia menelepon langsung bupati.
Kadis Dinkes tak bisa dihubungi, wakil direktur lanjut bupati, terpaksa mengumpulkan perawat dan paramedia asal Kepulauan Sula yang bekerja di RSUD untuk melakukan operasi menyelamatkan anak itu. “Mendapat laporan itu saya malu,” ujar bupati saat bertatap muka dengan masyarakat Pulau Mangoli belum lama ini.
Kasus ini menurut bupati menjadi tamparan keras dan memalukan, karena Pemda Kepulauan Sula dianggap tidak ada perhatian, akibat dibohongi kepala dinas kesehatan, Hindun Pawa. “Dihadapan saya Hindun mengaku, Jamkesda sudah teregistrasi di RSUD Chasan Boesoeiri, ternyata itu bohong. Selain membohongi saya sebagai bupati, juga masyarakat. Ini fatal, sesal HT.
Kebohongan Kadis Kesehatan Hindun Pawa kata bupati, sudah jelas karena ini telepon langsung wakil direktur RSUD Ternate. “Ini bukti, Tuhan tidak buta dan menunjukkan bukti yang jelas,” tutur bupati. Meski demikian kata bupati, Hindun telah mengklarifikasi, bahwa Jamkesda sudah bisa digunakan.

Bupati mengaku tak mengetahui pasti, apakah data Jamkesda Kepulauan Sula di RSUD Ternate tidak terinput atau bagaimana. Namun bupati berharap, Jamkesda harus tercaver dengan baik di RSUD milik pemerintah provinsi Maluku Utara ini sehingga apabila ada masyarakat Sula di Ternate yang sakit tidak terulang kasus yang sama. (sdl)
Wabup Legowo Siapa pun Sekda Sula

Diposting oleh On Monday, October 10, 2016 with No comments

SANANA-Hingga kini belum ada informasi pergantian sekretaris daerah (Sekda) kabupaten Kepulauan Sula. Meski demikian, wakil bupati Julfahri Abdullah Duwila mengaku legowo menerima siapa pun akan menjadi sekda jika ada pergantian. ”Saya pasrah apapun kebijakan bupati terkait pergantian sekretaris daerah, meskipun dilakukan pergantian maupun mempertahankan sekda lama itu kewenangannya bupati,” ujarnya kepada wartawan, Senin (10/10)
Selain itu katanya, pemerintah daerah kepulauan berencana akan akan membentuk tim seleksi (Timsel) kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Timsel dibentuk guna menggali potensi putra putri Sula untuk menduduki jabatan pimpinan SKPD. Julfahri melihat, banyak putra putri Sula yang memiliki potensi namun selama ini tidak di ketahui.
Pembentukan Timsel menurutnya, merupakan hal baru sebab menurutnya timsel SKPD belum pernah dilakukan pemerintahan sebelumnya. “Membentuk timsel SKPD ini hal baru sebab tidak ada di pemerintahan sebelumnya. Dulu pergantian kepala SKPD hanya main tunjuk, sekarang sudah tidak lagi, harus melalui Timsel agar kita mengetahui potensi-potensi yang di miliki calon pimpinan SKPD,” paparnya.
Ia berharap, ke depan tim seleksi SKPD bisa melakukan dan memilih SKPD yang mampu menjalankan roda pemerintahan tanpa campur tangan pihak lain. mereka yang diangkat berdasarkan hasil seleksi. “Mudah- mudahan yang dihasilkan tim seleksi tidak ada intervensi dari siapa pun,” pintanya.

Dikatakan, rencana pembentukan timsel belum dibicarakan secara antara antara bupati dan wakil bupati. Wabup saat diwawanacara rencana pembentukan timsel mengku kaget. “Saya juga baru tahu, tapi harapan saya harus tetap ada tim seleksi,” ujarnya. (sdl)
2016, Jalan Lintas Selatan Taliabu Rampung

Diposting oleh On Wednesday, January 06, 2016

(ilustrasi)
TALIABU-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu menargetkan pada tahun 2016 ini, jalan lintas selatan mulai Kota Bobong hingga Tabona di kabupaten tersebut akan dirampungkan pihak rekanan.
“Pembangunan jalan penghubung Kota Bobong dengan desa-desa yang ada di wilayah Taliabu selatan diyakini dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat, sebab akses utama yang paling dibutuhkan oleh masyarakat adalah jalan, karena jika musim timur tiba  maka pada wilayah Taliabu selatan dilanda gelombang  sehingga sering terjadi kecelakaan laut serta akses transportasi laut tersebut tidak dapat digunakan,” kata Plt Sekda Pultab, Hi Syamsuddin Ode Maniwi, S.Ip,MMPd Selasa (5/1).
Dia mengatakan, pihaknya tidak bisa selalu mengandalkan transportasi laut, maka harus mengupayakan agar akses jalan lintas menjadi sarana utama untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat di Taliabu Selatan dan pada akhir tahun ini ditargetkan jalan sudah sampai ke Taliabu timur selatan.