WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Farouk Muhammad mengharapkan terjadi sinkronisasi program antara pemerintah
pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota. Berbicara pada rapat koordinasi aspirasi
daerah dalam rangka konsolidasi anggota DPD RI dengan pemangku kepentingan di
daerah pemilihan untuk percepatan pembangunan, Jumat (20/11) di Palembang,
Farouk mengatakan, “Dengan Sinkronisasi program antara pemerintah pusat,
pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota sehingga program
peningkatan kesejahteraan rakyat dapat terealisasi secara berkesinambungan.”
Menurut
Farouk Muhammad, fungsi DPD RI sebenarnya sama dengan parlemen yakni fungsi
legislasi, pengawasan dan anggaran. “Selama ini kita coba lakukan
menampung dan memperjuangkan aspirasi dengan langsung bertemu rakyat, segala
macam aspirasi yang masuk. Baik menyangkut pusat, provinsi dan kabupaten,” kata
guru besar PTIK ini.
Namun
menurut purnawirawan perwira tinggi Polri tersebut, sering kali aspirasi yang
dibawa oleh pemerintah tidak sinkron dengan aspirasi masyarakat. Banyak program
pembangunan, misalnya rumah sakit dan jalan tol yang disuarakan oleh
pemerintah, hampir tidak pernah disuarakan oleh rakyat.
“Mereka
hanya menyuarakan BPJS dan Raskin. Artinya apa yang disuarakan pemerintah dan
rakyat sangat berbeda. Inilah yang melatarbelakangi perlunya pembangunan
sinergisitas,” kata Farouk Muhammad pada rapat koordinasi yang juga dihadiri
Abdul Aziz anggota DPD dari daerah pemilihan Sumatera Selatan (Sumsel).
Kepada
para peserta rapat koordinasi Farouk mengingatkan bahwa persoalan aspirasi
daerah yang disuarakan rakyat kepada pemerintah, harusnya ditanggapi oleh
pemerintah daerah. “Namun jika urusan tersebut merupakan bagian dari
perencanaan pemerintah pusat, maka DPD RI yang akan membawa hal tersebut
kepusat,” ujarnya.
Wakil
Ketua DPD mengingatkan, daerah sering melakukan by pass. daerah
mengusulkan sendiri dengan menggunakan pihak ketiga. “Kenapa tidak menggunakan
DPD RI sebagai wakil daerah untuk pusat?” ujarnya. Sementara itu anggota DPD RI
Abdul Aziz mengatakan, Komite III DPD RI telah berupaya meningkatkan berbagai
program untuk kesejahteraan. Baik dalam bidang pendidikan, pariwisata, dan
lainnya. Kiprah yang dilakukan selama ini, yakni menguatkan kembali mutu
pendidikan di Sumatera Selatan agar lebih baik lagi.
Seperti rencana
Pemerintah Provinsi Sumsel membangun pariwisata daerah agar tercipta iklim
ekonomi kreatif di masyarakat DPD akan membantu untuk merealiasikannya.Potensi
wisata di Sumsel perlu dikembangkan secara maksimal agar mendorong pembangunan
ekonomi kreatif di masyarakat. Perlu kerja bersama untuk mencapai tujuan
tersebut. Acara rapat koordinasi
tersebut juga dihadiri tiga anggota DPD lainnya dari Sumsel, yaitu Asmawati,
Hendri Zainuddin, dan Siska Marleni. (rol)