Jalan Alternatif Lintas Weda-Sofifi Dirintis

Diposting oleh On Thursday, November 24, 2016 with No comments

ilustrasi
WEDA-Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) saat ini sedang mempersiapkan jalan alternatif lintas Weda-Sofifi. Jalan by pass Weda-Sofifi yang saat ini tengah dirintis Dinas Pekerjaan Umum Halmahera Tengah merupakan konsep untuk menjawab rentang kendali serta mempercepat infrastruktur di Maluku Utara pada umumnya dan Halmahera Tengah khususnya.
Kabid Binamarga Dinas Pekerjaan Umum Ramdani Ali. ST mengatakan, jalan by pasa diperkirakan jarak sekitar 60 Km. Menurutnya, jalan tersebut mengambil titik nol diperkantoran kilometer tiga. "Apabila jalan ini apabila maka akan keluar di daerah sekitar Desa Durian Kecamatan Oba Utara," kata Ramdani yang juga ketua DPD II KNPI Halteng ini.
Sementara Bupati Halmahera Tengah M. Al Yasin Ali mengaku jalan baypas Weda‑Sofifi adalah salah satu jalan alternatif guna membuka akses perhubungan antar wilayah kabupaten/kota. Jalan ini merupakan jawaban atas rentang kendali di Maluku Utara, terutama antara Halteng dan Tidoe Kepulauan. "Ini juga alternatif untuk menjawab bagaimana perhubungan darat bisa terpenuhi," ujarnya.
Selain itu katanya, jalan ini akan ditempuh hanya dalam waktu sekitar 1.5 jam. "Jika bandara Sultan Babullah mendapat hambatan cuaca dan musibah gunung api Gamalama, maka alternatifnya adalah bandara Weda dan jalan baypas tersebut menjadi jawabannya," tandas Bupati. (hrn)
UMP Malut 2017 Rp 1.975.000

Diposting oleh On Wednesday, November 23, 2016 with No comments

JAKARTA-Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku Utara mengalami kenaikan sebesar Rp.293.734 atau dari ‎ Rp 1.681.266 tahun 2016 menjadi Rp 1.975.000 tahun 2017. Meski demikian, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkap, data Upah Minimum Provinsi (UMP) 2017 belum selesai pendataan. Alhasil, penetapan UMP 2017 secara serentak kembali mundur. Padahal, berdasarkan informasi awal, pengumuman serentak UMP 2017 diumumkan 1 November 2016.
"Sudah selesai (data UMP 2017) namun kami masih belum mendapatkan seluruh copy SK-SK (Surat Keputusan) penetapannya," ucap Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Haiyani Rumondang, Selasa (22/11).
Dijelaskan, surat keputusan gubernur menjadi sangat penting karena menjadi bukti bahwa UMP di daerahnya sudah ditetapkan. Namun, katanya, masih ada beberapa daerah yang belum menyerahkan surat keputusannya. "Yang menetapkan gubernur dan dari gubernur. Tapi sudah (UMP sudah ditetapkan)," ujarnya.
Sementara itu Sekretaris Pribadi Dirjen PHI dan Jamsos Sefti menambahkan, ada beberapa daerah yang belum melengkapi data UMP-nya. Namun, dirinya enggan menyebut daerah mananya. "Ada beberapa daerah yang belum menandatangani surat keputusannya. Saya mohon maaf, ini harus resmi dulu dari Pak Menteri," ujarnya. (rdx)
Masyarakat Diminta Konsumsi Ikan

Diposting oleh On Tuesday, November 22, 2016 with No comments

TERNATE - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) kota Ternate Ruslan Bian mengatakan, dengan adanya hari ikan nasional yang jatuh pada Senin (21/11) diharapkan seluruh masyarakat di Indonesia khususnya masyarakat di kota Ternate untuk mengkonsumsi ikan bukan mengkonsumsi daging
Di Kementerian Kelautan Perikanan RI yang disebut dengan program gemar memakan ikan nasional karena penduduk Indonesia bagian barat itu lebih suka makan tahu, tempe dan ayam ketimbang makan ikan maka digagas hari ikan dunia agar kebiasaan maka daging dialihkan ke kebiasaan untuk makan ikan sehingga mengurangi kolestrol di dalam tubuh karena kalau banyak maka daging banyak kolestrolnya.
Terkait dengan keberpihakan Pemerintah kota Ternate terhadap para nelayan di kota Ternate, setiap tahun pemerintah selalu memberikan bantuan baik dari sarana penangkapan maupun alat bantu penangkapan serta upaya-upaya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi masyarakat nalayan. “ Upaya-upaya itu, kita lakukan baik dari aspek tehnis terkait dengan metode-metode penangkapan maupun dari aspek non-tehnis terkait dengan peningkatan pengetahuan daripada nelaya mengenai menagemen usahannya. " katanya
Menurut dia, berdasar data dari DKP kota Ternate jumlah nelayan di kota Ternate di atas 6000 ribu dengan berbagai klasifikasi yakni ada nelayan memiliki armada diatas 30 broston, ada nelayan memiliki armada diatas 20 broston, ada yang diatas 10 broston dan ada yang diatas 5 broston. " Untuk itu, diharapkan agar bantuan dari pemerintah berupa bantuan armada tangkapan yang sudah kita bantu agar dijaga dan dapat dimaksimal kapasitas usahanya digunakan kepentingan nelayan itu sendiri dalam rangka mensejahtrakan mereka", harapnya. (aky)
Pemda akan Tetapkan HET BBM

Diposting oleh On Tuesday, November 22, 2016 with No comments

WEDA-Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam hal ini Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) dan sejumlah instansi terkait akan menetapkan harga eceran tertinggi (HET) jenis BBM penugasan (premium). Kepala Bagian Ekbang Setda Halteng Thamrin Walid mengatakan, penetapan HET ini menyusul akan dibentuk lembaga sub penyalur BBM ditingkat kecamatan yang perlu menstabilkan harga jual. "Hasil pertemuan Pertamina dengan pemda akan dibentuk sub penyalur BBM di kecamatan sehingga masyarakt di desa-desa juga merasakan minyak dengan harga murah," ujar Thamrin.
Mantan Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum ini mengaku, penetapan HET pihaknya masih menunggu Komisi II DPRD Halteng yang saat ini masih berada diluar daerah. "Kalau komisi II sudah ada kita akan rapat penetapan HET," ujarnya. Dikatakan, penetapan HET akan berimbang sehingga tidak merugikan konsumen maupun pengusaha BBM.
Sementara Andi Arifin Seles Eksekutif Pertamina wilayah Maluku Utara mengatakan, kebutuhan BBM di Halteng bisa bertambah apabila ada pembentukan sub penyalur BBM ditingkat kecamatan. "Kalau sudah ada data konsumen pengguna BMM baru bisa ada penambahan atau tidak terkait kebutuhan di Halteng," kata Andi. (hrn)
Terus Terang, Listrik di Halmahera Tengah  Mulai Terang

Diposting oleh On Tuesday, November 22, 2016 with No comments

WEDA-Bupati Halmahera Tengah, Al Yasin Ali membuat program Halteng Terang, kini perlahan mulai menunjukkan hasil. Menyusul beroperasinya sebuah mesin diesel berkapasitas 1 Mega Watt subsidi Pemda guna mengatasi krisis listrik selama ini.
Menurut bupati, dengan beroperasinya mesin subsidi pemerintah daerah, maka krisis listrik di Kota Weda dan sekitarnya akan teratasi dan semakin membaik. "Saat ini masyarakat kota Weda sudah dapat menikmati pelayanan listrik yang normal. Bahkan di Kecamatan Weda Utara jaringan listrik sudah sampai, sekarang tinggal Kecamatan Weda  Timur yang direncanakan Tahun 2017. Kami akan sharing anggaran dengan PLN ," jelas Bupati diruang kerjanya, Senin (21/11).
Dikatakan, selain pengadaan mesin berkapasitas 1 mega untuk kecamatan Weda dan sekitarnya, Pemda juga akan mengadakan 1 unit mesin berkapasitas 500 Kwh untuk kebutuhan listrik di kecamatan Patani, Patani Timur  dan Patani Barat yang kini sudah terpasang jaringan.
Sementara untuk mengatasi krisis listrik di kecamatan Pulau Gebe kata Bupati, pihaknya akan bekerjasama dengan PT Antam maka Pemda dan masih menunggu penyelesaian, sebab CSR yang tersisa kurang lebih Rp.8 miliar seluruhnya akan dialokasikan untuk perluasan jaringan listrik di Pulau Gebe. “Ini menjadi tanggung jawab PT Antam,” kata bupati dua periode ini.
Dijelaskan, sebenarnya CSR sudah selesai tapi karena asetnya belum diserahkan ke PLN maka Pemda hanya bisa membantu dengan subsidi. Jika sudah selesai baru akan dilakukan penyerahan aset, setelah itu baru dilakukan kerjasama antara PT Antam dengan PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara. “Yang pasti sebelum akhir masa jabatan saya, Insya Allah persoalan Halteng terang terus," janjinya.
Sementara Kepala PLN Weda Risdam mengaku, selain dua unit mesin dari pemda Halteng, pihaknya juga telah mendatangkan dua unit mesin kapasitas masing 500 KVA. "Jadi ada empat mesin baru yang akan beroperasi sehingga keluhan masyarakt sudah bisa teratasi,"  kata Risdam. Ia menambahkan, dua unit mesin dari pemda Halteng telah dioperasikan sementara dua unit mesin dari PLN dalam waktu akan dioperasikan sambil menunggu bangunan baru PLN yang kini dikerjakan. (hrn)
Pulau Gebe Nasibmu Kini

Diposting oleh On Monday, November 21, 2016 with No comments

WEDA-Sejak masih beroperasinya PT. Aneka Tambang, memang memiliki panorama indah yang jauh dari keramaian kota tetapi lengkap dengan prasarana kehidupan modern. Selain ada lapangan terbang, disana juga terdapat lapangan golf dan kolam renang standar internasional.  Belum lagi fasilitas standar seperti pelabuhan laut, pelabuhan perikanan, sarana air minum dan jaringan listrik. 
Pulau yang kala itu secara administrastif  merupakan Kecamatan Patani, Kabupaten Halmahera Tengah ini memang berada sangat jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota. Letak pulau yang luasnya 224 Km2 itu berada di batas Indoensia Tengah dan Indonesia Timur dengan jarak 40 mil dari ujung Timur Pulau Halmahera. Bagi masyarakat biasa, untuk menjangkau pulau tersebut memerlukan waktu lebih dari 1 hari perjalanan laut dengan kapal perintis yang hanya ada satu kali setiap minggu. 
Cerita keindahan pulau yang berada di ujung timur Kabupaten Halmahera Tengah dengan kelengkapan infrastrukturnya yang melebihi Kota Weda sebagai ibukota kabupaten Kabupaten Halmahera Tengah bahkan tersaji dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten sebagai target pengembangan obyek wisata bertaraf internasional. Namun fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda.
Infrastruktur yang tersedia di pulau itu hanyalah warisan PT. Aneka Tambang, yang telah selesai melaksanakan ekspoitasi nikelnya selama lebih dari sepuluh tahun sampai dengan tahun 2007. Bangunan-bangunan kokoh dan mewah peninggalan PT. Antam juga sebagian sudah hilang daun pintu dan jendelanya diambil oleh masyarakat setempat. 
Penerbangan perintis yang masih berjalanpun hanyalah merupakan penerbangan PT. Antam yang sedang memulihkan kondisi lingkungan yang rusak akibat kegiatan penambangan terbuka tersebut. Memang, penerbangan Merpati kala itu paling banyak 2 kali seminggu dengan pesawat CN 235 melayani penumpang umum selama tempat masih ada.
Fasilitas lainnya adalah kolam renang yang bocor dan rusak dengan bangunan-bangunan pendukung yang sudah membusuk, lapangan golf sudah jadi ladang penggembalaan sapi dan listrik tidak 24 jam akibat ditinggalkannya oleh PT. Antam. Utillitas yang masih terpasang baik hanyalah sarana air bersih, namun itupun tinggal menunggu rusak karena tanpa pemeliharaan intensif.
Rupanya, masyarakat setempat belum mampu menanganinya dengan cara swakelola. Yang lebih fatal adalah beberapa penduduk yang mempunyai keahlian yang sebelumnya bekerja di Aneka Tambang mulai berpindah, baik ke Weda maupun ke Ternate untuk menginvestasikan pesangon mereka sehingga tidak habis untuk nafkah sehari-hari. Penduduk produktif yang tersisa di wilayah itu hanyalah penduduk biasa dengan mata pencaharian petani. Selebihnya adalah pedagang, tukang ojek, pegawai pemeritah dan beberapa karyawan Antam yang mempunyai tugas melakukan pemulihan lingkungan tanpa disertai pemicu pertumbuhan ekonomi.
Menurut data, setidaknya sekitar 1500 orang meninggalkan Pulau Gebe pasca operasi pertambangan tersebut. Padahal saat ini pulau tersebut hanya dihuni 6.000 jiwa. Saat ini, Pulau Gebe hampir merana. Meski belum terdengar isu ketidakstabilan ekosistem akibat adanya bekas pertambangan, namun kondisinya makin hari makin sepi.
Kini, listrik di Pulau yang kaya hasil tambang nikel itu. Infrastrukturnya tak memadai. Jalan, listrik dan air bersih kini menjadi kendala utama masyarakat Pulau Gebe. "Kami harap pemda jangan hanya perhatikan kecamatan lain, kami di Gebe juga butuh perhatian," ujar Rauf  Minggu (20/11).
Menurutnya, pelayanan listrik baru normal setelah unjuk rasa besar-besaran di PT. FBLN Site Gebe, sedangkan air bersih hanya sebagian desa yang menikmati sementara desa lain harus menkonsumsi air hujan. “Itupun kalau ada hujan, kalau tidak mau tidak mau warga harus membeli air profil seharga 50 ribu/profil,” tuturnya.
Aktifitas pekerjaan proyek lebih mengarah pada bagian kota dan kecamatan lain, padahal jika dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pulau Gebe merupakan menyumbang PAD terbesar di kabupaten Halmahera Tengah, namun konsentrasi pembangunan tidak seperti yang diharapkan. "Saya berharap diakhir periode  bupati Yasin yang tinggal beberapa bulan ini,  tidak lagi mengabaikan Gebe,"  harapnya. (hrn)

Tanam Bawang Merah di Ternate Digaji Rp 6 Juta

Diposting oleh On Thursday, November 10, 2016 with No comments

JAKARTA-Konektivitas antar pulau di Indonesia yang kurang memadai menimbulkan permasalahan yang menghambat perekonomian setiap daerah. Hal ini yang terjadi antara Jawa Timur (Jatim) dan Ternate yang kesulitan memasok bahan pangan, termasuk komoditas bawang merah.
Gubernur Jawa Timur (Jatim), Soekarwo atau yang akrab disapa Pakde Karwo mengungkapkan, pengiriman bawang merah dari Jatim ke Ternate mencapai Rp 35 miliar setiap tahun. Potensinya sangat besar, namun untuk kapal kembali dari Ternate ke Jatim hanya 20 persen barang yang ke Jawa Timur. "Kami punya solusi karena bawang merah dari Jatim ke Ternate Rp 35 miliar setahun lho," ujar Pakde Karwo saat hadir di acara Forum Konsolidasi Industri Kemaritiman Nasional di Jakarta, Rabu (9/11).
Untuk itu, Pakde Karwo langsung meminta tanah untuk dibuka sebagai lahan pertanian kepada gubernur dan Walikota Ternate. Gayung bersambut, permintaan itu dipenuhi karena tanah di Ternate sangat luas. "Jadi tanah di Ternate untuk menanam bawang merah. Yang mengerjakan atau menanam orang-orang Probolinggo dengan gaji Rp 6 juta per bulan. Gajinya jauh lebih tinggi daripada di Hong Kong karena ada keterampilan," jelasnya.
Pemprov Jatim, diakuinya, membentuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Mini. Ada 19 keterampilan yang diajarkan sesuai kebutuhan pasar. Pemprov Jatim pun bekerjasama dengan daerah lain dan institusi. "Ada 31 kelas, selama enam bulan dilatih on farm dan out farm. Jadi di industri primer dan on farm agro. Bisa nanam pisang, bisa juga buat keripik pisang sehingga ada nilai tambah," Pakde Karwo menuturkan. (lp6)