DPRD
Maluku Utara meminta Gubernur
Abdul Gani Kasuba mengevaluasi dan menindak tegas pimpinan SKPD yang tidak
maksimal dalam mengemban tugas. Menyusul undangan sidang paripurnan tak pernah
hadir.
"Kita
meminta gubernur evaluasi kinerja pimpinan SKPD yang tidak maksimal, bila perlu
diganti," tegas ketua Komisi II Wahda Zainal Imam kepada konfirmasi
Seputar Malut Senin (16/11).
Mestinya
kata Wahda, gubernur sudah harus mengganti pimpinan SKPD yang punya kinerja
buruk. Sebab jika kinerja pimpinan SKPD buruk otomatis kinerja pemerintah
daerah terus buruk. ”Kita sarankan gubernur mengganti SKPD yang kinerjanya
buruk, agar Maluku Utara kedepan lebih baik, bukan malah sebaliknya,” katanya.
Menurutnya,
selama lebih dari satu tahun masa pemerintahan gubernur Abdul Gani Kasubab dan
wakil gubernur M Natsir Thaib, sudah saatnya melakukan evaluasi terhadap
kabinetnya. Karena ada pimpinan SKPD yang malas berkantor bahkan tidak
menghadiri undangan DPRD mengikuti paripurna. "Seluruh pimpinan SKPD tidak
bisa dikendalikan wagub dan Sekda, maka gubrnur yang harus mengevaluasi,"
pintanya.
Sementara
Gubernur Abdul Gani Kasuba sebelumya mengatakan, pihaknya belum berkeinginan
mengganti sejumlah pimpinan SKPD yang dianggap DPRD punya kinerja buruk, sebelum
masa anggaran tahun 2015 selesai dijalankan. ” Saya rasa kita belum bisa rolling
pimpinan SKPD selagi masih bernapas dan belum tiarap,” katanya.
Menurut gubernur,
pertimbangan yang menjadi dasar belum dilakukan pergantian SKPD, karena program
anggaran tahun 2015 masih berjalan dan membutuhkan perhatian pimpinan SKPD untuk
menjalankannya. ”Kalau kepala SKPD sudah tiarap dan tidak kerja lagi baru kita
gantikan dengan orang lain,”tandasnya. (din)