 |
| DR. Muhlis Hafel (Tengah) |
TERNATE-Staf pengajar
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Maluku
Utara (UMMU) meminta Pemda dan penyelenggara pemilu di kabupaten Halmahera
Tengah dan Pulau Morotai mengantisipasi kemungkinan munculnya konflik suku,
agama, ras dan antargolongan (SARA) di Pilkada. Hal ini dilakukan menurut
Mcuhlis agar Pilkada berjalan aman. Lancar dan sukses.
Selain Pemda
dan penyelenggara kata Muchlis, kandidat harus memiliki itikad baik, sebab
pengalaman menunjukkan, kasus-kasus yang terjadi di Pilkada didominasi politik
uang merembet menjadi konflik. “Pemda dan penyelenggara harus melakukan
penataan awal dan menganalisi intensitas konfliknya,” pinta Muchlis, Senin
(17/10).
Ia meminta
aparat keamanan tetap bersiaga dan tetap berada pada posisi yang netral. Jika
aparat keamanan tidak netral akan menimbulkan masalah. Selain itu,
elemen-elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan
pemuda harus komitmen dan sukarela mengawal proses jalannya Pilkada. “Elemen lain sosialisasi pemilih pemula harus
dioptimalkan,” katanya.
Selain itu,
penyelenggara tingkat bawah harus diberikan tunjangan atau honor yang sesuai
agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kebutuhan kata Muchlis sangat
penting, karena apabila honornya terlalu kecil penyelenggara tingkat bawah
mudah dipengaruhi. “Kalau penyelenggara tingkat bawah lapar, ada kandidat yang
kasih uang pasti diambil,” tandasnya. (jun)