TERNATE-Pemilihan kepala
daerah (Pilkada) di delapan kabupten/kota se Maluku Utara yang melaksanakan
Pilkada serentak tidak akan malahirkan pemimpin berkualitas, integritas, dan
profesional. Namun melahirkan pemimpin yang pada akhirnya tidak berpihak ke
masyarakat dan ujung-ujungnya terlibat tindak pidana korupsi.
Hal ini dikatakan staf pengajar Fisip Universitas
Muhammdiyah (UMMU) Maluku Utara, Tamin Ilan Aban, Selasa (5/1). Menurutnya,
Pilkada di Maluku Utara telah selesai dilaksanakan, dan seharusnya penyelengara
baik KPU dan Panwas kabupaten/kota harus belajar dari penyelengara Kota Tidore.
Karena kita lihat Pilkada di Tidore bershasil, dan bisa dikataka memenuhi
syarat-syarat pemilu.
“Yang kita tahu, bahwa Pilkada serentak ini
hadir untuk menyelesaikan permasalahan Pilkada 2005 hingga saat ini, atau pada
saat rezim Presiden Susilo Bambang Yudiyono. (SBY), akan tetapi Pilkada
serentak ini malah menambah masalah dan cukup banyak terjadi kecurangan,"
ungkapnya.
Ia menjelaskan, dari delapan kabupaten/kota
melaksanakan Pilkada, hampir keseluruhan bermasalah. Baik masalah administrasi,
maupun politik uang. “Kita seharusnya belajara dari penyelenggara yang ada di Kota
Tidore, dari tingkat KPU, Panwas, hingga penyelenggara tingkat bawah,"
jelasnya.
Lanjut dia mengemukakan, seharusnya
penyelenggara daerah lain melakukan study banding dipenyelenggara kota Tidore.
Strategi macam apa yang dipakai, dan cara apa saja hingga jalannya Pilkada
berjalan cukup mulus. Patut untuk di apresiasi, karena politik yang ada
kebanyakan tidak melahirkan politik yang cerdas, tidak melahirkan politik yang
bermartabat," tutupnya. (jun)