Jabatan kepala dinas pendidikan yang
dijabat Muhdar Din memang dimanfaatkan betul. Saat ini Muhdar Din telah
mendirikan sekolah tingkat TK, SD, dan SMK dibawah yayasan Nukila. Sebagai
warga negara dan PNS, tak ada larangan mendirikan yayasan pendidikan, namun kapasitasnya
sebagai kepala dinas patut dicurigai memanfaatkan jabatan untuk kepentingan
sekolahnya, ketimbang sekolah lain.
Yayasan pendidikan Nukila berdiri sejak
tiga tahun lalu, berhasil mendirikan TK, SD dan SMK Nukila. SMK Nukila sendiri
memiliki program keahlian keperawatan dan farmasi. Semua sekolah berada di
Akebooca, Soa Ternate Utara.
Hasil penelusuran Seputar Malut, gedung
SD dan SMK berada dalam satu lokasi, meski gedungnya berbeda. Dilingkungan SD
Nukila saat ini sedang dibangun bangunan baru yang kabarnya bersumber dari
anggaran negara, namun tak memiliki memiliki papan proyek. Padahal pekerjaan
sementara berjalab.
Seorang guru setempat membenarkan bahwa
yayasan pendidikan Nukila adalah milik Muhdar Din yang tak lain Kadis
pendidikan kota Ternate. “Iya betul ini yayasan pak kadis (Muhdar Din), tapi
kita tidak bisa berkomentar banyak,” ujar guru SMK yang enggan menyebutkan
namanya itu.
Kehadiran SD di sekitar Soa, mengancam
SD Kampung Makassar dan Ngidi. Tiap tahun dua sekolah itu paling banyak mendapat
6 siswa. Padahal, keberadaan sebuah sekolah tak boleh mengancam apalagi
mematikan sekolah lain. “Sejak berdiri SD Nukila, sekolah kita kekurangan siswa
baru,” ujar beberapa guru.
Kebijakan Muhdar Din ini mengundang
kritik beberapa yayasan dan LSM. Sekretaris Yayasan Yustisia, Yanto Yunus
mengatakan, memang dalam UU ASN dan yayasan tak melarang PNS mendirikan
yayasan. Hanya saja dalam prakteknya, Muhdar sebagai pengambik keputusan
memungkinkan ada kebijakan untuk kepentingan sekolahnya karena yang bersangkutan
punya kapasitas sebagai pemilik yayasan.
Apalagi yayasan yang dimiliki Muhdar Din
bergerak dibidang pendidikan. Menurut Yanto, jika Muhdar ingin mendorong
pendidikan di kota Ternate, kenapa tak mendorong yayasan lain yang sudah ada
dan tidak perlu membuka yayasan lain yang kemudian mempengaruhi kelangsungan
sekolah lain. Minimal membuka sekolah di wilayah-wilayah yang belum memiliki
sekolah, bukan malah mendiri sekolah di lingkungan sekolah lain.
Yanto menilai, langkah Muhdar Din yang
nota bene Kadis Pendidikan Kota Ternate juga bagian dari memanfaatkan jabatan.
Banyak anggaran dari daerah maupun pusat yang dikhususkan sekolah-sekolah
yayasan atau sekolah swasta bisa jadi dikop Muhdar untuk kepentingan
yayasannya.
Yanto berjanji lembaganya akan melakukan
investigasi terkait anggaran pendidikan yang bersumber dari APBD dan APBN untuk
dikoordinasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa kepala
dinas pendidikan terkait alokasi anggaran kepada sekolah-sekolah dibawah
yayasan Nukila. “Ini tak boleh dianggap sepele, pengalaman menunjukkan yayasan
Soeharto saja saat ini ditelusuri,” tandasnya. (can)