 |
| Ilustrasi |
SOFIFI-Puluhan pegawai
negeri sipil (PNS) di lingkungan Provinsi Maluku Utara mengamuk di kantor
gubernur. Para PNS tersebut mengamuk lantaran belum dibayarkan tunjangan
tambahan pegawai (TTP) oleh Sekertaris Daerah (Sekda), Muabdin Hi Rajab.
Aksi protes PNS ini menuntut tunjangan mereka
selama lima bulan segera dibayarkan, mereka yang kesal meminta gubernur Abdul
Gani Kasuba segera mencopot Muabdin Rajab dari jabatannya sebagai Sekda karena
dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya.
"Kalau kondisinya terus seperti
ini, maka gubernur perlu meninjau ulang kinerja Sekda yang tidak mampu
mengontrol dan membenahi kinerja Pemprov. Bila perlu Sekda dicopot dari
jabatannya," kata PNS di lantai I kantor gubernur, Senin (31/10).
Para pemrotes ini mengaku kecewa karena
Sekda tak memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan tunjangan, tapi kejra Muabin
hanyalah bolak-balik Ternate-Jakarta. “Kita tidak tahu alasa apa sehingga
Pemprov belum juga membayarkan TTP kami sudah lima bulan. Kami sudah tanyakan
kepada pimpinan SKPD kami masing-masing, namun belum ada kejelasan dari Sekda
sehingga hak kami tidak dibayarkan,” ujar PNS lagi.
Mereka juga menyangkan kinerja Sekda yang
satu ini tidak seperti Sekda-sekda sebelumnya yang selalu memperjuangkan hak
pegawai. Masalah sudah seperti ini, Muabdin hanya duduk manis dan tidak mau
memikirkan nasib para pegawainya. Kalau tidak mampuh kerja sebaiknya mundur saja
dari jabatan Sekda, Pasalnya, jabatan Sekda memiliki tanggungjawab untuk
memperjuangkan hak PNS, apalagi Muabdin adalah Ketua Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD) namun tidak mampu berbuat banyak.
Tak pelak, gubernur Abdul Gani Kasuba
menjadi sasaran kemarahan PNS. Mereka menilai, keterlambatan pembayaran TTP itu
terjadi gara-gara Abdul Gani Kasuba menjadi gubernur. “Kenapa tunjangan kami
sudah lima bulan tak dibayarkan? Ini tidak adil. Gubernur kok taunya hanya
motong-motong tunjangan PNS. Beresin dulu kerja Sekda, jangan malah PNS yang
disiksa,” teriak PNS.
“Kita minta gubernur untuk mencari Sekda
yang memiliki integritas dan komitmen untuk meminimaliris masalah, jangan
membuat masalah yang dapat merugikan PNS,” pinta mereka. Sementara Sekda
Muabidn Rajab saat di konfirmasi di kantor gubenur usai upacara Sumpah Pemuda
tidak melayani pertanyaan wartawan dan berusaha menghindar, bahkan ditemui
diruang kerjanya beralasan banyak tamu. ”Saya banyak tamu,” ungkap Sekda kepada
salah satu stafnya. Sesuai data yang
diperoleh, jumlah PNS penerima TTP sebanyak 4 ribu yang belum dibayarkan lima
bulan, jika dikalikan tiap bulan tiap
PNS/Rp 2 juta maka totalnya sebasar Rp 40 miliar. (ces)