SOFIFI-Staf pengajar
Fakultas Ekonomi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, DR. Mohtar Adam
menilai, pemerintah provinsi Maluku Utara selalu menutup-nutupi kebobokrokan
PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM) karena berharap setiap tahun mengemis dana
dari perusahaan tambang emas itu. Akibat terlalu mengemis dana hibah NHM, maka
posisi tawar pemerintah daerah lemah.
Menurut alumni
pasca sarjana Universitas Pajajaran Bandung ini, pemerintah provinsi Maluku
Utara tak memiliki nyali dan kemampuan menekan NHM, termasuk tidak memiliki
data ekspor NHM. “Bagaimana bisa mengharapkan keselamatan angkatan kerja
sekitar tambang, bagimana bisa menyelamatkan masyarakat lingkar tambang dari
dana CSR 1% dari pendapatan netto saja tidak dilakukan,” sesal Mohtar, Selasa
(25/10).
Hal menurutnya,
menunjukkan negara kalah menghadapi cukong-cukong yang menguras sumber daya
alam tanpa kontrol pemerintah. Karena kalah dengan kekuatan kapitalis yang
menguasai Maluku Utara. Mohtar meminta, sebaiknya pemerintah provinsi Maluku
Utara menghentikan menerima dana hibah dari BHM.
Mohtar
berpendapat, pemerintah provinsi harus mengambil posisi meminta kepemilikan
saham di NHM. Tujuannya, menyelamatkan masyarakat sekitar tambang dari
kamuflase dana CRS, dan menyelamatkan petani, nelayan, peternak untuk dijaminkan
kebutuhan konsumsi diambil dari tambang.
Begitu pula,
menghentikan sub kontraktor dari Manado yang menguasai usaha-usaha di NHM
dengan melibatkan pengusaha lokal yang menjadi sub kontraktor semua usaha di
NHM. “Alasan Dinas ESDM Maluku Utara menutupi kebobrokan karena takut jangan
sampai pemerintah provinsi tidak diberikan dana hibah Rp. 70 miliar,” sesalnya.
Sayangnya, Kadis ESDM, Safrudin Manyila berusaha dihubungi, Hpnya tidak aktif. (ces)