TERNATE-Kepala BP4K Kota Ternate Sri Haryanti Hatary diduga dijadikan kambing hitam dalam aksi demo pegawai di kantor walikota, Senin (21/11). Sri yang dituding menggelapkan uang makan minum (Mami) dan biaya listrik dan air, disinyalir dijadikan isu untuk menutupi kebobrokan bendahara BP4K, Lili Talib.
Setelah ditelusi lebih jauh, aksi demo pegawai BP4K ada unsur rekayasa. Sri menjelaskan, tuduhannya menggelapkan uang Mami selama 7 bulan sejak April hingga Oktober 2016, ternyata uang Mami bulan April 2016 sudah dicairkan bendahara tanpa sepengetahuannya, namun tak dibagikan kepada pegawai yang berhak menerima. Padahal ia memerintahkan untuk dicairkan, bendahara beralasan, menunggu seluruh buku seluruh tabungan pegawai di BPRS selesai baru dicairkan sekaligus.
Faktanya, bulan April 2016 telah dicairkan. Sri mengaku kaget, ketika pemeriksaan Inspektorat menemukan uang Mami bulan April 2016 telah cair. Sebab sejak mencairkan uang itu, ia tak pernah diberitahu. Padahal Sri selaku kepala BP4K sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). “Bendahara Lili Talib selalu beralasan menunggu semua buku tabungan di BPRS lengkap baru dicairkan, karena itu katanya sesuai hasil koordinasi dengan DPKAD,” ujar Sri mengutip bendadara, Selasa (22/11).
Bahkan kata Sri, ia memerintahkan bendahara mencairan dulu uang Mami tiga bulan menggunakan absen manual, karena belum menggunakan singer print. Namun bendahara beralasan menunggu buku tabungan selesai. “Ternyata pemeriksaan Inspektorat menemukan, uang Mami bulan April 2016 sudah dicairkan tanpa sepengetahuan saya. Ini kan sebuah bentuk pembohongan bendahara,” tegasnya.
Diakuinya, setelah pemeriksaan uang mami telah dicairkan, saat itu nyaris terjadi gejolak. Untuk menenangkan suasana, Sri memanggil semua penyuluh rapat pada Oktober 2016 di BPL. Disana Sri menjelaskan duduk persoalan uang mami dan uang BPL agar tidak simpang siur.
“Pada 25 September 2016 rapat di BPP Utara, semua penyuluh dipanggil. Awalnya penyuluh tenaga honor lepas (THL) dan penyuluh perikanan tapi karena penyuluh pertanian juga hadir. Dalam rapat itu saya jelaskan bahwa uang mami belum sama sekali dicairkan, ternyata bendahara secara diam-diammencaikan tanpa sepengetahuan pimpinan,” urai Sri mengutip hasil rapat.
Sri mengaku pencairan uang Mami ia tak pernah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM). Sri menduga, pencairan uang mami tanpa sepengetahuannya kemungkinan saat menandatangani cek, bendahara menyelipkan cek kosong. Yang menjadi kebiasaan bendahara, apabila Sri hendak keluar daerah untuk urusan dinas, bendahara sering menyodorkan cek kosong 3 sampai 4 kali untuk ditandatangani. Alasannya, apabila Sri pulang terlambat atau dalam keadaan mendesak, cek itu bisa digunakan mencairkan uang. “Saya pikir demi kepentingan dinas, jadi saya tanda tangan saja,” jelas Sri.
Terkait dengan biaya pembayaran listrik dan air, Sri mengaku telah memerintahkan bendahara membayarnya. Sebab biaya pembayaran air dan listrik memang telah dianggarkan, namun tidak pernah membayar. “Dua bulan tak bayar air dan listrik, lalu bendahara mencairkan uang listrik dan air untuk apa. Saya kaget ketika jaringan listrik diputuskan PLN, saya tanya bendahara bukti pembayaran listrik bulan sebelumnya dimana,” katanya. Artinya, pegawai BP4K dimanfaatkan oknum tertentu untuk menutupi kebobrokannya dengan mengorbankan Sri Haryanti Hatary?
Sri mengungkapkan, ada penyuluh pertanian di wilayah BPP Tengah bernama Hj. Ummul Chair Mahadin tak masuk kantor sejak Juli-November 2016, dan jarang turun di lokasi binaan. Dari hasil evaluasi menunjukkan, yang bersangkutan lebih banyak meninggalkan tugas dan keluar daerah tanpa izin pimpinan. (aky)