LABUHA-Diduga demi memuluskan kepentingan pribadinya memenangkan calon Kades disejumlah desa, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Halsel, Jusmin Dahlan menggunakan kewenangannya mencopot dan memutasi sejumlah pejabat ditingkat kecamatan yang dianggap tidak mengamankan calon yang didukung dirinya dan Pemda.
Mantan guru dan kepala sekolah di Bibinoi itu, memindahkan dan memutasi sejumlah PNS dengan alasan bahwa yang tidak mendukung calon kades yang di usung Pemda, harus didepak dari jabatan kemudian di pindahkan ke tempat lain. Anehnya Jusmin mengaku kebijakan yang di lakukan itu atas perintah bupati Bahrain Kasuba.
Seperti yang di alami kepala Puskesmas Wayaloar, Kecamatan Obi Selatan, Burury Titalepta yang dicopot dari jabatan kepala Puskesmas Wayaloar karena dianggap tidak mendukung calon kades yang di arahkan Kepala BKD. Masalah ini ditemukan Anggota DPRD M. Likur A latif saat turun reses belum lama ini.
Kepada koran ini, Minggu (20/11) mengatakan, dalam surat tugas yang di buat BKD itu Jusmin beralasan bahwa yang bersangkutan di copot karena menganggu proses pemilihan kades Wayaloar dengan memenangkan kandidat lain di luar calon yang di usung Pemda. Jusmin lantas menunjuk salah satu staf di puskesmas tersebut untuk menjabat pelaksana tugas (Plt).
Anehnya staf yang bersangkutan dari sisi kepangkatan tidak memenuhi syarat untuk menjabat sebagai kepala puskesmas karena masih berpangkat golongan II, sedangkan syarat untuk menduduki jabatan kepala puskesmas harus PNS berpangkat golongan IV.
Menurut Likur, Kepala BKD mengaku bahwa keputusan yang di ambil adalah perintah dari bupati Bahrain Kasuba. “Saya sudah tanyakan kepada yang bersangkutan begitu juga kepala BKD, dan dia bilang bahwa keputusan mutasi ini atas kemauan dan perintah bupati Bahrain,” ujar anggota DPRD dari Partai Gerindra itu.
Menurutnya, alasan yang di di sampaikan kepala BKD Jusmin Dahlan, sangat tidak rasional. Jusmin kata Likur justru telah memfitnah bupati Bahrain Kasuba, dengan membawa nama Bupati hanya untuk kepentingan pribadi, padahal pupati tidak tahu sama sekali mengenai masalah ini. “Ini fitnah terhadap bupati. Jangan karena kepentingan pribadi kemudian bawah nama bupati. ada hubungan apa pilkades dengan bupati siapapun yang terpilih adalah murni pilihan masyarakat,"tegasnya sembari mengaku fraksinya akan mengambil sikap terkait persoalan ini. (one)