Gubernur dihadapan pimpinan SKPD meminta,
semua staf instasi wajib difungsikan agar program berjalan sesuai mekanisme
yang berlaku. “Semua staf dan kepala bagian harus difungsikan,” tegas gubernur.
Menurut sumber, rapat ini dilakukan
secara mendadak, menyusul rapat sebelumnya hampir semua SKPD tidak hadir.
Padahal rapat itu sangat penting guna memindaklanjuti hasil pertemuan gubernur
dan BKP Perwakilan Maluku Utara. “Mereka tidak hadir akhirnya gubernur
membatalkan rapat,” ujar sumber itu.
Selain itu, dalam rapat itu membahas
surat kaleng yang berisi aksi pembokitan kantor gubernur. Karena itu gubernur
meminta supaya semua pegawai diberikan pemahaman sehingga tidak mendengar
isu-isu miring yang sengaja ditiupkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Menurut Kepala Biro Humas dan Protokol Halid
Alkatiri, ada dua hal yang disampaikan gubernur dalam rapat itu. Pegawai
dan pimpinan SKPD wajib melakukan kativitas di Sofifi, tidak boleh di Ternate.
”Ini instruksi, kalau tidak dipatuhi, SKPD maupun stafnya dievaluasi,”
jelas Halid
Selain itu, pimpinan SKPD wajib tinggal dan
menetap di Sofifi. Tidak ada alasan, jam kantor efektif mulai Senin sampai Jumat.
“Kalau kedapatan SKPD berkantor di Ternate akan dicopot jabatannya dan
dilakukan pergantian pejabat pasca OPD, gubernur tidak mengenal orang dekat,”
tegas Halid.
Sementara itu, gubernur menandatangan
kesepakatan permintaan Koalisi Pemuda Kreatif (KPK) for Sofifi depan kantor
gubernur. Dalam kesepakatan itu berisi, gubernur diminta memnindak tegas PNS
yang malas berkantor di Sofifi. Bila perlu dipecat sesuai ketentuan yang
berlaku. disamping itu, gubernur dan wagub didesak menindak seluruh pimpinan
SKPD yang masih melakukan aktifitas menggunakan fasilitas dinas berupa
kendaraan di Kota Ternate dan kabupaten/Kota lain.
Gubernur diminta mengevaluasi
fasilitas Pemprov berupa speedboat gubernur, wagub, sekda dan Dinas Perhubungan
Kominfo untuk mengurangi rute perjalanan dalam satu minggu dua kali pergi pulang
Ternate- Sofifi pada jam kerja. Sebab ini berpengaruh pada beban keuangan
daerah. mereka meminta gubernur dan wagub menekan rute kapal cepat Ternate
Sofifi maksimal 2 kali seminggu. Selain itu, KPK meminta gubernur dan wagub mengevaluasi
kinerja panitia pemekaran DOB Sofifi.
Gubernur menandatangani kesepakatan ini
terkesan terpaksa, sebab puluhan massa akhir enggan membubarkan diri.
Koordinator lapangan KPK for Sofifi Sunardi mengatakan, mengingat massa tidak
beranjak dari tempat, gubernur akhirnya menerima massa sekaligus menandatangani
perjanjian itu. ”Gubernur sudah menandatangani menandakan kepedulain pimpinan
terhadap rakyat,” kata Sunardi.
Sunardi mengancam, apabila kesepakatan
ini tidak ditindaklanjuti, maka massa akan kembali melakukan aksi besar-besaran
sekaligus memboikot aktivitas kantor gubernur. ”Kami akan kembali dengan massa lebih
besar lagi, bila perlu kantor gubernur dipalang,” ancamnya. (ces)