Pemerintah Daerah (Pemda) diminta untuk segera
menyelesaikan persoalan anggaran Pilkada yang belum rampung hingga hari ini.
Hal ini karena persoalan anggaran berpotensi mengganggu jalannya pelaksanaan
Pilkada hingga hari pemungutan nanti. “Pemda harusnya membereskan ini, untuk
menyukseskan Pemilu, bukan malah menghambat,” ujar Deputi Nasional Jaringan
Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto saat dihubungi Republika, Jumat
(13/11).
Ia mengatakan selain menghambat tahapan Pilkada,
persoalan anggaran juga ikut menyandera psikis penyelenggara. Hal ini lantaran,
penyelenggara yang semestinya fokus dalam pelaksanaan, terhambat karena
memikirkan anggaran yang belum tuntas.
Ini juga yang kemudian kata pria yang akrab disapa Cak
Nanto tersebut, menjadi salah satu penyebab tidak netralnya penyelenggara. Hal
itu juga yang diamini oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief
Budiman, yang mengatakan persoalan anggaran merepotkan KPU. Pasalnya,
pengurangan anggaran yang dilakukan secara sepihak ini, muncul di tahapan saat
sudah berjalan.
“Harusnya pada saat awal menyusun anggaran, bukan
sekarang dia minta dikurangi begitu. Itu akan merepotkan banyak pihak,” ujar
Arief. Hambatan yang kemudian terjadi yakni perubahan sisi substansi dan
administrasi Pilkada, yang tentunya melenceng dari rencana awal. Strateginya
akan berubah semua, mengubah perjanjian, mengubah kembali rekening yang sudah
diregister di KPU, banyak hal berubah,” ungkapnya. (rol)