JAKARTA-Sebanyak 21
Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
Kubu Cut Meutia mencabut mandat terhadap Haris Sudarno dan Samuel Samson yang
diserahkan pada Kongres Luar Biasa (KLB) di Hotel Grand Cempaka 24 Agustus 2016
lalu.
Para pengurus DPP KPI tersebut menyerahkan dukungan kepada AM Hendropriyono untuk memimpin partai yang didirikan
almarhum Jenderal (Purn) TNI Edi Sudrajat dan Jenderal (Purn) TNI Try Sutrisno
itu. Dalam surat yang ditandatangani ketua dan sekretaris ke-21 pengurus DPP PKPI itu, meminta Hendropriyono menyatukan
seluruh element yang ada di partai berlambang
Garuda Merah Putih tersebut.
Ke-21 pengurus DPP PKPI tersebut adalah Maluku Utara, Jawa
Barat, Lampung, Banten, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Sulawesi
Tenggara, Papua, Sulawesi Barat, NTB, Bangka Belitung, Jambi, DKI Jakarta,
Sulawesi Tengah, Kaltim, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Bengkulu dan Jawa
Tengah.
"Kami meminta Pak AM Hendropriyono untuk
menyatukan seluruh element partai, agar bisa
islah, bisa ikut pemilu, berjuang untuk rakyat," kata Ketua DPP PKPI Provinsi Sulawesi Utara, Ronald H
Pauner dalam pernyataannya, Jumat (21/10). Ditambahkan Ronald, pihaknya percaya
Haris Sudarno akan legowo dengan pencabutan mandat yang dilakukan pengurus DPP PKPI seluruh Indonesia itu.
"Pak Haris sudah pernah menyatakan,
beliau tidak ngotot sebagai ketua umum. Kalau DPP tidak mendukung lagi, beliau
akan legowo," ujarnya. "Nah, kini sebagian besar DPP sudah tidak lagi
memberikan mandat, tentu beliau akan menerima," tegas Ronald lagi.
Dalam penjelasannya juga diungkap, Ketua
DPP PKPI Jawa Barat,
Bambang Setiadi mengatakan, dengan dicabutnya mandat oleh 21 DPP PKPI dari seluruh Indonesia, maka Haris
Sudarno dan Samuel Samson tidak bisa lagi menyatakan sebagai ketua umum dan
sekretaris jenderal PKPI."Jumlah 21
DPP itu sudah dua pertiga dari DPP seluruh Indonesia. Sehingga Haris Sudarno
dan Samuel Samson tidak lagi memiliki legitimasi sebagai pemimpin,"
ujarnya
"Karena dua pertiga pengurus DPP
yang mengangkat mereka dalam KLB di Grand Cempaka telah mencabut mandat,"
kata Bambang Setiadi. Dikatakan Bambang, kemungkinan jumlah 21 DPP tersebut
akan bertambah. Karena beberapa pengurus masih menunggu rapat di daerahnya dan
menyampaikan surat serupa ke Jakarta.
"Ada beberapa pengurus lain masih dalam
bentuk komunikasi via WhatApps, jadi belum dalam bentuk surat resmi. Ini belum
kami masukkan," tambahnya. Bambang menyebut, pencabutan mandat terhadap
Haris Sudarno-Samuel Samson tersebut sekaligus memberikan dukungan kepada AM Hendropriyono itu rencananya
akan dideklarasikan dalam waktu dekat ini.
"Kami mengajak teman-teman yang lain bergabung, agar PKPI tidak lagi ada perpecahan. Dan segera
bekerja untuk mempersiapkan keikutsertaan dalam pemilu mendatang,"
pungkasnya.
Seperti diketahui, Kepengurusan DPN PKPI terbelah menjadi dua kubu. Terjadi KLB
di Hotel Grand Cempaka pada 24 Agustus 2016 yang mengangkat Haris Sudarno
sebagai Ketua Umum dan Samuel Samson sebagai Sekjen. Haris Sudarno dan Samuel
Samson kemudian mendirikan kantor DPN PKPI di Jalan Cut Meutia sehingga
diidentikan dengan PKPI Kubu Cut
Meutia.
Pada pihak lain, KLB digelar di Hotel
Millenium yang mengangkat AM Hendropriyono secara
aklamasi. KLB yang digelar di Millenium ini sudah sesuai dengan AD/ART PKPI karena disetujui dan dihadiri Ketua
Umum, Isran Noor dan berkantor di markas PKPI di jalan Diponegoro.Hingga berita ini
diturunkan, belum mendapat tanggapan dari PKPI kubu Haris Sudarno. (tri)