TERNATE-Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara belum menemukan adanya pekerja asing ilegal yang bekerja di sejumlah perusahaan tambang di daerah ini. “Pekerja asing yang bekerja di sejumlah perusahaan tambang di Malut, terutama pekerja asal Tiongkok memang ada ratusan orang, tetapi sesuai hasil pengecekan di setiap perusahaan tambang semuanya legal," kata Kepala Disnakertrans Maluku Utara (Malut) Umar Sangaji baru-baru ini.
Namun demikian, Disnakertrans Malut terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan tenaga kerja asing di semua perusahaan tambang di daerah ini, di antaranya dengan cara melakukan pengecekan langsung secara rutin dan kalau ditemukan yang ilegal pasti akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Umar Sangaji mengatakan, sesuai hasil koordinasi dengan pihak perusahaan tambang di Malut, keberadaan pekerja asing di perusahaan mereka hanya sementara yakni hanya mengerjakan pembangunan pabrik pengolahan biji nikel (smalter) dan jika selesai, semuanya akan dipulangkan ke negara asal.
Kalau pun para pekerja asing itu dipertahankan, hanya untuk melakukan pendampingan atau alih teknologi kepada para pekerja lokal dan jika spesifikasi pekerjaan yang sebelumnya ditangani pekerja asing sudah bisa dikuasai pekerja lokal maka mereka akan juga di pulangkan ke negaranya.
Menyinggung adanya tudingan kalangan bahwa perusahaan tambang yang beroperasi di Malut lebih memprioritaskan tenaga asing, Umar Sangaji, mengatakan tudingan itu tidak benar. Faktanya di lapangan pekerja di setiap pertambangan sebagian besar adalah dari pekerja lokal. Bahkan salah satu perusahaan tambang di Malut yakni PT Harita yang kini tengah membangun pabrik pengolahan nikel di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan justru mengirim pekerja lokal sebanyak 500 orang ke Tiongkok untuk menjalani pelatihan selama enam bulan.
"Para pekerja lokal yang dikirim menjalani pelatihan di Tiongkok itu telah pula dan kini mereka menangani berbagai spesifikasi pekerjaan di perusahaan tambang PT Harita sehingga perusahaan itu nantinya akan memulangkan seluruh pekerja asal Tiongkok yang ada," katanya menambahkan. (nod)
Namun demikian, Disnakertrans Malut terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan tenaga kerja asing di semua perusahaan tambang di daerah ini, di antaranya dengan cara melakukan pengecekan langsung secara rutin dan kalau ditemukan yang ilegal pasti akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Umar Sangaji mengatakan, sesuai hasil koordinasi dengan pihak perusahaan tambang di Malut, keberadaan pekerja asing di perusahaan mereka hanya sementara yakni hanya mengerjakan pembangunan pabrik pengolahan biji nikel (smalter) dan jika selesai, semuanya akan dipulangkan ke negara asal.
Kalau pun para pekerja asing itu dipertahankan, hanya untuk melakukan pendampingan atau alih teknologi kepada para pekerja lokal dan jika spesifikasi pekerjaan yang sebelumnya ditangani pekerja asing sudah bisa dikuasai pekerja lokal maka mereka akan juga di pulangkan ke negaranya.
Menyinggung adanya tudingan kalangan bahwa perusahaan tambang yang beroperasi di Malut lebih memprioritaskan tenaga asing, Umar Sangaji, mengatakan tudingan itu tidak benar. Faktanya di lapangan pekerja di setiap pertambangan sebagian besar adalah dari pekerja lokal. Bahkan salah satu perusahaan tambang di Malut yakni PT Harita yang kini tengah membangun pabrik pengolahan nikel di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan justru mengirim pekerja lokal sebanyak 500 orang ke Tiongkok untuk menjalani pelatihan selama enam bulan.
"Para pekerja lokal yang dikirim menjalani pelatihan di Tiongkok itu telah pula dan kini mereka menangani berbagai spesifikasi pekerjaan di perusahaan tambang PT Harita sehingga perusahaan itu nantinya akan memulangkan seluruh pekerja asal Tiongkok yang ada," katanya menambahkan. (nod)