Gubernur-Wagub Pecah Kongsi?

Diposting oleh On Wednesday, January 06, 2016

SOFIFI-Pelantikan pejabat esalon III dan IV dilakukan pelaksana tugas (Plt) Sekda, Muabdin Rajak. Pelantikan yang dilakukan Plt Sekda menimbul spekulasi, bahwa antara gubernur dan wakil gubernur pecah kongsi. Menyusul saat pelantikan, gubernur dan wagub berada di tempat berbeda lantaran, pelantikan di Aula lantai II kantor gubernur, Selasa (5/1) tercatat 70 pejabat esalon III dan IV dinonjobkan.
Pelantikan pejabat eselon III dan IV itu berdasarjan keputusan gubernur nomor : 821.2.23/KEP-TKP/11/2015 itu, sejumlah nama bergesar naik. Ahmad Zakir yang sebelumnya kepala bidang pemasaran dan peradaran hasil hutan dinas kehutanan, naik menjadi sekertaris dinas kehutanan. Begitu pula Hadjar M Zen Arif yang sebelumnya kepala seksi peningkatan produksi dinas kehutanan bergeser menjadi kepala bidang produksi hasil hutan dinas kehutanan.
Isram Abdul menjabat staf badan koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, dipindahkan ke UPTD kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) model gunung dinas kehutanan. Saleh A Gani, staf dinas pertanian naik menjadi kepala bidang pengembangan sumberdaya dinas pertanian.

Sementara Ir H. Ahmad Amari, kepala bidang pengkajian industri dan pengembangan Balidbangda pindah menjadi kepala bidang perkebunan dinas pertanian. Munawar Yaru kepala bidang perkebunan dinas pertanian bergeser menjadi kepala bidang ketahanan pangan dinas pertanian. Arif Hasan, staf dinas pertanian pindah menjadi kepala BPTPH dinas pertanian.
Jusuf Banguna, staf biro organisasi pindah menjabat sekertaris dinas pendapatan aset daerah. Jeffri Rudyanto Hoata, staf dinas kelautan dan perikanan menjadi Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Provinsi (PPP). Jelimaus Buladja, kepala bidang peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan dinas pendidikan bergeser menjadi kepala bidang pendidikan non formal dan informasi dinas pendidikan. Rugaya Yasin, staf dinas pendidikan naik menjadi kepala bidang peningkatan mutu pendidik dinas pendidikan.
Silas Palias staf dinas pendidikan naik menjabat kepala bidang teknologi infokom pendidikan dinas pendidikan. Zulkarnain Umasugi, kepala seksi vukanologi dan mitigasi bencana dinas energi dan sumberdaya mineral bergeser menjadi kepala bidang geologi dan mitigasi bencana dinas energi dan sumberdaya mineral.
Sulvana Andili yang sebelumnya menjabat kepala sub bagian tata usaha Biro Beuangan, naik menjadi kepala bagian perbendaharaan biro keuangan. Drs Idris Adjad, staf badan kesatuan bangsa dan politik naik menjadi kepala bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan penanganan konflik Kesbangpol.
Plt Sekda Muabdin Rajab mengatakan, pelantikan dan mutasi jabatan merupakan hal yang biasa, karena saebelumnya telah dilakukan evaluasi kinerja masing-masaing SKPD. Pejabat yang baru dilantik katanya, dapat bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. "Saya kira pelantikan dan mutasi jabatan adalah hal yang biasa," katanya.
Kegaduhan birokrasi Pemda Maluku Utara menjadi hangat di media sosial. Akun facebook Anshar Gunawan mendesak gubernur dan wakil gubernur segera diturunkan. Menurutnya, kegaduhan birokrasi Pemprov Malut menjadi tontonan murahan akibat ketidakmampuan gubernur dan wakil gubernur. Selain itu, kisruh itu tak terlepas dari dominasi intervensi kepentingan politik.
Seharusnya menurut Anshar, gubernur dan wagub menjaga kewibawaan sistem birokrasi untuk serius membangun daerah dengan mengedepankan kapasitas, ekseptabel dan integritas diri sebagai pemimpin. Saling tuduh dan klaim otoritas disinyalir berorientasi kepentingan jabatan (patron clien) kelompok politik, syahwat primordial serta orientasi capital.
Anshar mengancam, jika tontonan murahan dan memalukan ini tidak segera diakhir, maka sudah saatnya digelar class action untuk menyelamatkan Maluku Utara dengan tuntutan moral, gubernur dan wakil gubernur meletakkan jabatan. Dikatakan, jabatan politik yang didapat melalui mekanisme pemilu tetap dimakmai sebagai amanah, bukan sebagai warisan (sope) suku dan kelompok kepentingan tertentu. “Kalau gubernur dengan styl otoriter, wagub jangan maraju bebe,” sindirinya. (din)
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »