 |
| (ilustrasi) |
SOFIFI-Pemerintah
provinsi Maluku Utara kehabisan anggaran. Di penghujung tahun 2015, uang kas
Pemprov tinggal Rp. 3 miliar, akibatnya hutang pihak ketiga yang sudah
menyelesaikan proyek pekerjaan tahun anggaran 2015 tidak bisa dibayar. Tak
hanya itu, dana tranfer bagi hasil dari pemerintah pusat hingga akhir tahun tak
kunjung diterima. Masalah ini terungkap saat rapat komisi II DPRD Malut dengan
Biro Keuangan. Anggota Komisi II DPRD Maluku Utara Iskandar Idrus menyebutkan,
pengakuan Biro Keuangan yang disampaikan Kabag Perbendaharaan Agung, sisa
anggaran Kasda saat ini tinggal Rp.3 miliar, sehingga hutang pihak ketiga tak
bisa dibayar.
Alasannya,
keterlambatan dana tranfer dari pusat, yang hingga memasuki triwulan terakhir
belum diterima Pemprov Malut. Padahal dana tranfer digunakan untuk membayar
hutang pihak ketiga. “Potensi dana tranfer dari pusat yang menjadi hak Maluku
Utara masih sekitar Rp.22 miliar,” ujar Agung sebagaimana dituturkan Iskandar.
Dikatakan,
potensi sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disampaikan Sekertaris
Dispenda Provinsi, ada beberapa potensi pendapatan hingga akhir tahun 2015,
masih bisa masuk sampai pada angka lebih dari Rp.50 miliar. Kalaupun angka
sebesar itu tercapai pada akhir tahun, pihak ketiga pemegang proyek, sudah
dapat mengajukan permohonan pembayaran. "Kehabisan uang Kasda lantaran
keterlabatan dana tranfer dari pusat, kemudian postur APBD Malut yang masih
menanggung beban hutang bawaan dari tahun 2014 yang selalu terbawa dari
tahun ke tahun," ungkapnya via telepon Selasa (29/12).
Menurut Idrus,
sekalipun dana tranfer bagi hasil masuk maupun dari PAD tak bisa membendung
berpotensi hutang pihak ketiga yang tidak terbayar tahun ini. Bahkan terus
terbawa tahun 2016, sehingga kegitan proyek pihak ketiga berpotisi dibayar
tahun 2016. "Postur APBD Malut tetap menjadi hutang bawaan untuk menutupi
beban satu dan lain hal," ungkapnya. Ia menambahkan, ada dua hal
keterlambatan yakni, keterlabatan dana tranfer dari pusat dan hutang bawaan
dari postur APBD Malut yang mempengaruhi anggaran 2015. "Ini akan menjadi
hutang hingga di tahun 2016," tandasnya. (din)