Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyoroti mengenai potensi
terjadinya kampanye hitam (black campaign) jelang Pilkada serentak. Ia menyebut
langkah kampanye hitam bisa dikategorikan sebagai ujaran kebencian (hate
speech) seperti yang sudah diaturnya dalam Surat Edaran Kapolri.
"Ada beberapa sumber-sumber yang harus
diwaspadai. Masalah yang dapat berpotensi konflik dari waktu ke waktu. Kemudian
politisasi birokrasi seperti yang sudah disampaikan Pak Luhut, intelijen bisa
mencegahnya," ungkap Badrodin.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rakornas Pemantapan
Pelaksanaan Pilkada Serentak di Gedung Ecopark, Ancol, Jakut, Kamis
(12/11/2015). Menurut Kapolri, ketidaknetralan penyelenggara yang juga menjadi
potensi dalam pilkada serentak dapat diselesaikan dengan aturan yang ada.
"Adanya politik uang (money politic) tidak terjadi pidana pemilu, bisa
pidana umum. Kasus yang terjadi selama ini sudah terjadi selama tahapan
kampanye Agustus sampai sekarang ini 689 kasus," kata Badrodin.
Mengenai tindakan black campaign, Kapolri pun
mewanti-wanti. Serangan terhadap lawan dengan cara kampanye hitam terutama yang
berbau SARA, dapat dikategorikan sebagai hate speech dan akan diproses sesuai
aturan yang ada. Ini menurut Badrodin seperti terjadi di Depok. Di daerah
tersebut warga dikejutkan dengan adanya spanduk yang menyebut untuk membuat
dukungan gereja per satu kelurahan dengan terpasang foto pasangan calon
walikota-wakil walikota Depok Dimas Oky Nugroho-Babai Suhaimi. Dalam spanduk
itu bertuliskan 'Haleluya...Puji Tuhan... Ayo Sukseskan Satu Kelurahan Satu
Gereja'. Di dalamnya terdapat gambar gereja dan foto Dimas-Babai.
"Black campaign terkait SARA, saya minta Kapolres
Depok, ini bisa dikenakan SE Kapolri, SARA dibawa-bawa kampanye bisa
menimbulkan kekerasan, permusuhan bisa dikenakan hate speech," tegas
Badrodin. "Provokasi elite politik harus betul-betul diwaspadai misalnya
yang selisih lebih dua persen tidak diproses atau diterima MK didrop di situ
akan timbul masalah," sambungnya.
Selain itu, Badroin juga menyampaikan kepada
jajarannya bahwa tugas pokok Polri dalam Pilkada serentak adalah bagaimana
menciptakan situasi yang kondusif agar Pilkada berjalan lancar. Kedua adalah
melakukan pengamanan, dan ketiga yakni melakukan penegakkan hukum jika ada
tindak pidana pemilu. "Sasaran keamanan, distribusi logistik kita punya kewajiban
kalau ada yang tersendat-sendat bisa bantu kita. Keamanan pemilih kita bisa
bantu kalau ada kekhawatiran minta saja sama polres terkait. Keempat rasa aman
masyarakat mengunakan hak pilih," tuturnya.
Untuk proses pilkada ini Polri disebut Badrodin
menerjunkan 184.202 personel ditambah 11.000 prajurit TNI dan juga ada bantuan
dari Satpol PP. Untuk masa kampanye, ia juga memberi arahan khusus.
"Polres kita juga siapkan, kampanye sekarang lebih soft. Kampanye rapat
umum dibatasi. Gubernur kampanye 2 kali, bupati kampanye 1 kali, yang dua kali
bisa dikordinasikan polda agar tak berbenturan masa," tukas Badrodin.
"Kesiapan pilkada dilengkapi pada November, kalau
nggak siap ujungnya keamanan, pengurusan ganda bisa menimbulkan masalah,
Mojokerto putusan MA, hasutan, yang dicoret KPU dihidupkan putusan PTUN,
digugurkan PTUN yang disetujui DPP partai," tambah dia.
Kapolri juga menegaskan bahwa personel Polri tidak
diberkenankan untuk ikut melakukan penghitungan suara. Ia juga meminta
jajarannya untuk memperhatikan adanya sejarah konflik masing-masing pasangan
calon dalam pilkada. "Biasanya gubernur dengan wagub head to head bisa
kebawah-bawah. Termasuk kab Mojokerto, Bima dll. Ini polres sudah
mengidentifikasi, Papua beberapa daerah harus diantisipasi sejak awal, potensi
kecil harus dimaksimalkan sedikit mungkin agar tidak terjadi gangguan
terbuka," bebernya.
Sementara itu Mendagri Tjahjo Kumolo menyerahkan
mengenai potensi konflik kepada yang memiliki wewenang. Termasuk mengenai
spanduk SARA di Depok "Kan sudah ada KPU, sudah ada Bawaslu. Kita serahkan
saja," kata Tjahjo di lokasi yang sama.
Ia pun menyatakan bahwa daerah-daerah yang berpotensi
konflik hingga saat ini masih aman. Seperti Ambon dan Papua serta daerah yang
memiliki calon tunggal. Mengenai Rakornas yang diselenggarakan ini, menurut
Tjahjo akan dilakukan secara berkala. "Ini menyamakan persepsi saja,
kesiapan bagaimana. Ada arahan dari kementerian-kemeterian. Ini kan baru tahap
pertama, jadi harus lancar aman dan sukses, separuh saja rusuh akan menggegerkan.
Nanti akan ada lagi 2017, lalu 2019," tutupnya. (dtc)