SOFIFI-Pembangunan kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) provinsi Maluku Utara di jalan 40 kawasan pemerintahan provinsi terancam diadendum, lantaran pekerjaan dipastikan tidak akan selesai hingga Desember 2016. Proyek yang bersumber dari APBD 2016 senilai Rp. 8 miliar itu, progres pembangunan tahap II baru sekitar 60 persen dan hanya sebatas pengecoran sebagian bangunan, sementara atap dan keramik belum dipasang.
"Kalau kontraktornya kejar waktu mungkin bisa selesai tepat waktu, tapi sepertinya akan kena adenddum, sebab pekerjaan masih sebatas pengecoran," ungkap Sekretaris Komisi III DPRD Maluku Utara Sharil Thahe kepada wartawan Jumat (4/11).
Sahril minta agar Kadis Dikjar Imran Yakub mengawal proses pembangunan kantor tersebut sampai finish sehingga tidak terjadi selisih antara progress fisik dengan anggaran yang digunakan. “Jangan seenaknya membatalkan proyek yang sudah ditendekan, sementara proyek Dikjar sendiri tidak beres,” sindirnya. (ces)
"Kalau kontraktornya kejar waktu mungkin bisa selesai tepat waktu, tapi sepertinya akan kena adenddum, sebab pekerjaan masih sebatas pengecoran," ungkap Sekretaris Komisi III DPRD Maluku Utara Sharil Thahe kepada wartawan Jumat (4/11).
Sahril minta agar Kadis Dikjar Imran Yakub mengawal proses pembangunan kantor tersebut sampai finish sehingga tidak terjadi selisih antara progress fisik dengan anggaran yang digunakan. “Jangan seenaknya membatalkan proyek yang sudah ditendekan, sementara proyek Dikjar sendiri tidak beres,” sindirnya. (ces)