TERNATE-Penyelenggara Pemilu baik KPU dan Panwas diminta memperkuat sistem Pilkada Halmahera Tengah dan Pulau Morotai dengan menjalan sistem pengawasan yang edukasi. Orang sering melakukan pelanggaran akibat longgarnya sistem. Jika sistem diperkuat, maka sulit bagi orang membuat pelanggaran. “Nah, sejauh mana kesiapan sistemik yang dilakukan Bawaslu dan Panwas menghadapai Pilkada ini,” staf pengajar IAIN Ternatem Julkarnain dalam dialog interaktif yang digelar Bawaslu di RRI Ternate, Selasa (11/10).
Dialog dengan thema, musyawarah sengketa sebagai upaya mengurai persoalan pencalon itu, Julkarnain mengatakan, penting melibatkan stekholder mendiskusikan bagaimana membangun satu tata sistemik pemilihan yang bagus, sehingga pelanggaran tidak terjadi. "Kita menginginkan satu cerminan demokrasi yang bagus," ujar akademisi IAIN Ternate ini.
Sebagai elemen yang memiliki visi membangun demokrasi yang baik di negara ini katanya, tidak sebatas pada elit politik maupun kalangan akademis, tetapi harus mengalir hingga ke bawah. Penyelenggara harus mampu membangun edukasi politik. “Kalau ada kesadaran masyarakat tidak mungkin ada sengketa. Cara pandang ini yang harus dibangun semua pihak, baik penyelenggara maupun peserta pemilukada," pintanya. (jun)