TERNATE-Dana hibah Pemerintah
Provinsi Maluku Utara tahun 2016 senilai Rp. 1,5 miliar diduga dikorup pengurus Kwartir Daerah (Kwarda) Maluku
Utara. Sesuai pernyataan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Utara, Majid
Husen, anggaran pramuka itu telah dicairkan 100 persen.
Ini diketahui setelah diminta
untuk kegiatan nasional Bhakti Husada ke-5 di Blitar, Jawa Timur, Pengurus
Kwarda mengaku tak punya anggaran. Sementara kegiatan ini diikuti empat
kabupaten/kota yakni Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Barat dan
Halmahera Selatan.
Seorang anggota
pengurus Kwartir Pramuka menduga, dana hibah pemda provinsi Maluku Utara
senilai Rp. 1,5 miliar disinyalir mengalir tak tepat sasaran, termasuk masuk ke
saku pengurus Kwarda. Ia mengaku heran anggaran sebesar itu dihabiskan tak
sampai tiga kali kegiatan.
Kalau pun pengurus
mengaku membiayai Jambore Nasional lanjut sumber itu, tak masuk akal.
Menurutnya, saat Jambore, kontingen hanya diberikan 1 kemeja, makan empat hari
sebelum kegiatan dan 2 hari setelah kegiatan. “Alasan anggaran habis patut
dipertanyakan,” tegas sumber itu.
Sumber ini mengaku tak
habis pikir, kegiatan nasional seperti Bhakti Husada tak diberikan anggaran,
sudah begitu pengurus Kwarda mengatakan tidak ada anggaran. Bhakti Husada
katanya merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Meski tak
diberikan anggaran, sumber mengatakan tetap berangkat. Sebab semangat pemuda
yang akan mengikuti kegiatan ini cukup bersemangat.
Terpisah mantan Sekda
Provinsi Maluku Utara, Majid Husen mengatan,
dana pramuka sebesar Rp. 1,5 miliar telah dipangkas. "Mau dapat dimana, kalau anggran sudah dipanggas
semua. Makanya harus dikoordinasikan kalau ikut kegiatan," kata ketika Kamis
(20/10). (srd)