SOFIFI-Anggota DPRD provinsi
Maluku Utara memang ‘mandi duit’. dalam sebulan menghabiskan anggaran daearah
lebih dari Rp. 900 juta. Sesuai data, DPRD dalam setahun mendapat alokasi
anggaran sebesar Rp. 11 miliar. Berdasarkan pengajuan bendahara Sekwan, Rusmala
Abd. Rahman ke Biro Keuangan, anggaran itu dirinci untuk gaji, tunjangan
keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan PPH/tunjangan khusus hingga tunjangan beras.
Dalam daftar pengajuan bendaraha disebutkan, gaji pokok
atau uang representasi sebesar Rp.97.950.000 sesuai kode rekening 1.20.01.00.00.5.1.1.01.01. Tunjangan keluarga
sebesar Rp. 13.176.000 dengan kode rekening .20.01.00.00.5.1.1.01.02, dan tunjangan jabatan
senilai Rp.142.027.500 dengan kode rekening 1.20.01.00.00.5.1.1.01.06.
Selain itu tunjangan beras Rp. 11.370.880, tunjangan PPH
atau tunjangan khusus Rp.14.246.802, uang paket Rp. 9.795.000, tunjangan Badan Musyawarah Rp 2.805.750,
tunjangan komisi Rp 6.307.500, tunjangan badan Anggaran senilai Rp 3.197.250.
Tunjangan
Badan Kehormatan Rp.326.250, tunjangan alat kelengkapan lainya
senilai Rp 1.653.000, tunjangan perumahan Rp 438.000.000 dan tunjangan
komunikasi intensif untuk 45 anggota DPRD senilai
Rp 258.000.000. Total keselurhan anggota DPRD menerima tunjangan dan gaji
senilai Rp 998.855.932 dikalikan dengan 12 bulan maka setahun mencapai lebih dari Rp 11 miliar.
Kabag
Humas DPRD provinsi Maluku Utara
Rusiyoto saat dikonfirmasi wartawan via Handphone Jumat (7/10) mengatakan, yang lebih mengetahui
teknis anggaran adalah Kabag Anggaran. Sementara Kabag Keuaangan DPRD Erfa
Conoras belum bisa di hubungi untuk konfirmasi karena HPnya tidak aktif. (ces)