LABUHA-Pengurus DPD II Partai
Golkar Halmahera Selatan (Halsel) bakal dipecat lantaran tidak
maksimal memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati diduga membelot sehingga tak berhasil memenangkan calon bupati yang diusung. Salah
satu pengurus DPD Partai Golkar Halsel yang meminta namanya tidak dikorankan
mengatakan, ada sejumlah pengurus inti DPD II Partai Golkar akan dikenakan
sanksi pemecatan karena tidak menjalankan instruksi partai dalam mendukung
pasangan calon bupati dan wakil bupati Ponsen Sarfa-Sagaf Hi Taha
(Ponsen-Sagaf) pada Pilkada 9 Desember lalu.
“Hasil evaluasi memang ada sejumlah pengurus
yang diketahui membelot alias tidak mendukung calon yang diusung partai.
Itu dibuktikan dengan hasil perolehan suara yang diraih pasangan yang diusung partai
Golkar tidak sesuai dengan hasil perolehan pada
Pemilihan Legislatif (Pileg) lalu, karena itu mereka bakal dievaluasi,” akunya.
Siapa saja pengurus yang bakal terkena sanksi
pemecatan, sumber tersebut belum mau membeberkannya. Yang jelas kata dia, ada
beberapa pengurus inti yang akan mendapat sanksi pemecetan. Terkait dengan
adanya informasi rencana pemberiaan sanksi kepada sejumlah pengurus tersebut
dibenarkan Ketua DPD II Partai Golkar Halsel, Umar Hi. Soleman.
Umar
mengakui
adanya isu reshuffle di tubuh pengurus partai yang dipimpinnya tersebut. Umar
mengaku reshuffle merupakan instruksi Partai yang itu ada kaitannya soal
Pilkada dimana mereka dianggap gagal memenangkan pasangan Ponsen-Sagaf karena
mereka mendukung pasangan calon lain. “Ini keputusan Partai dan saya tidak bisa
berbuat banyak, apa yang di instruksikan harus di laksanakan.” Tegasnya.
Dia mengaku selaku
pimpinan Partai ditingkat kabupaten harus tunduk melaksanakan semua keputusan
Partai termasuk mereshuffle semua pengurus yang dianggap berseberangan dengan
keputusan itu. Kemungkinan kata Umar, reshuffle baru akan dilakukan setelah
putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas hasil Pilkada Halsel. (wan)