 |
| Pelantikan Pejabat (ilustrasi) |
SOFIFI-Kabinet Pelangi gubernur dan wakil gubernur Abdul Gani Kasuba dan M. Natsir
Thaib (AGK-Manthab) bakal dirombak total. Setelah dilantiknya pejabat esalon
III dan IV, dalam waktu dekat menyusul esalon II yakni kepala SKPD dan Badan.
Pelantikan pejabat esalon II dikabarkan akan dilakukan setelah gubernur kembali
dari Jakarta. Gubernur baru ke Jakarta, Rabu (6/1).
Meski
perombakan kabinet menjadi hak pererogatif gubernur, namum Ketua Komisi I DPRD Maluku
Utara Wahda Zainal Imam menilai, tata kelola pemerintahan
provinsi Maluku Utara saat ini kacau-balau. Buktinya pengangkatan dan pemberhentian pejabat meski berulang kali dilakukan namun tak
tuntas. “Resufle kabinet adalah haknya gubernur, tapi harus memperhatikan
pengembangan daerah kedepan, seperti apa kalau pejabat terus diganti,” singgung Wahda.
Menurut
politisi
partai Gerindra itu, gubernur boleh melakukan perombakan
kabinet asalkan
betul-betul direncanakan secara baik, sehingga tidak menggangu stabilitas
pemerintahan. Sebab jabatan sangat penting, karena
pejabat
yang telah dicopot tidak bisa kembali lagi. "Sistem
pemerintah provinsi
Maluku Utara saat tambah buruk,"
katanya.
Wahda
mempersilahkan gubernur melakukan pergantian dan perombakan kabinet, apabila
tujuannya mengatur strategi pemerintahan tahun 2016. Ia menyarankan supaya
pergantian dan perombakan dilakukan sesuai kebutuhan bukan keinginan dan suka
tak suka, sehingga tidak menimbulkan blok orangnya gubernur dan orangnya wagub.
"Usulan
wagub yang tidak terakomudir merupakan urusan gubernur dan wagub, tetapi dalam
Undang-undang menyangkut pergeaseran adalah kewenagan kepala daerah bukan
wakil kepala daerah," urainya.
Persoalan
gubernur melibatkan wagub atau tidak adalah hak gubernur. Dalam aturan tidak
menyebutkan, wakil kepala daerah mengambil kebijakan roling jabatan. Antara
gubernur dan wagub memiliki tupoksi yang berbeda. Kondisi ini disinyalir Wahda
sebagai pemicu hubungan tidak sehat antara gubernur dan wagub.
Beredar
kabar, perombakan besar-besaran jabatan esalon II karena sekitar 100 pejabat
kabupaten Halmahera Selatan yang akan masuk mengisi posisi kepala dinas dan
badan Pemda provinsi Maluku Utara. Pejabat Halmahera Selatan yang masuk dalam
birokrasi Pemda Malut itu merupakan orang-orang kepercayaan Muhammad Kasuba. Para
pejabat ini menurut informasi akan dilantik setelah masa berakhir jabatan
bupati Halmahera Selatan pada 16 Januari 2016 mendatang. (din)