SOFIFI-Kemesraan gubernur dan wakil gubernur Abdul Gani Kasuba dan M. Natsir Thaib
tak seperti dulu. Mestinya kemesraan itu janganlah cepat berlalu, karena masa
jabatan gubernur dan wakil gubernur nanti akan berakhir pada 2017 mendatang. Menyusul
kesepakatan sebelum terpilih, penempatan jabatan kepala SKPD dan kepala badan sepenuhnya
menjadi tanggung jawab dan urusan wakil gubernur. Sementara gubernur hanya fokus
melakukan lobi-lobi ke pusat, ternyata kesepakatan awal itu sengaja dilupakan
gubernur.
Natsir
sebenarnya mengetahui posisinya sebagai wakil gubernur kadang tak dilibatkan
dalam kebijakan gubernur. Namun wagub menagih komitmen perjanjian gubernur yang
memberikan kewenangan penuh mengurus pemerintahan sebelumnya. Meski kebijakan
yang diambil gubrnur membuat wagub ‘dada bangka’. Puncak kemarahan wagub ketika
rencana roling yang tak mengakomodir saran dan masukan wagub. Menyusul kepala
Badan Kepegawaian (BKD) Imam Mahdi yang dinilai tak menganggap wagub.
Dari
sini, antara gubernur dan wagub bertolak belakang. Bahkan pelantikan pejabat
esalon III dan IV dilakukan Plt Sekda, sementara gubernur dan wagub memilih
jalan keluar daerah. Kondisi ini membuat Front Peduli Maluku Utara (FPMU) menggelar aksi membakar ban bekas membuat aktivitas kantor gubernur,
Rabu (6/1) lumpuh total.
FPMU
menggelar aksi bukan untuk membela gubernur atau wagub, tapi mereka menuntut
kepala BKD yang tak lain ipar AGK dicopot. Selain mendesak gubernur membuat
instruksi yang tegas agar PNS menetap di Sofifi dan tidak melakukan roling
pejabat esalon II, III dan IV dan mengembalikan pejabat asal Sofifi di tempat
semula. “Apabila tuntutan ini tak dipenuhi, Senin pekan depan kami akan
memblokir pemerintahan,” teriak koordinator aksi, Sunardi Hamid.
Menurut
mereka, kepemimpinan AGK-Manthab selama kurang lebih 1,8 tahun tak menunjukkan
keberhasilan pembangunan. Salah satu faktor, pejabat yang menempati jabatan
tertentu tidak bertahan lama. Buktinya, Pemprov mendapat predikat Wajar dan
Pengecualian (WDP) karena lebih fokus mengurus pergeseran jabatan
ketimbangan kepentingan rakyat.
Predikat WDP dari sisi pengelolaan
pemerintah yang tidak transparan dan akuntable, mengakibatkan kebijakan yang
tidak berpihak kepada rakyat. "Ini terlihat terjadi
kotak-kotak
dalam tubuh SKPD sehingga muncul kecemburuan, mengakibatkan aktifitas PNS bisa
dihitung secara kasat mata," katanya.
Kondisi
ini membuat kegelisahan yang berpengaruh terhadap kinerja birokrasi yang
amburadul. Sistem
pemerintahan yang tertutup dan tidak mengedepankan asas keterbukaan, tata
kelola pemerintahan yang amburadul dengan agenda pelantikan eselon III dan IV. Mestinya pelantikan
tidak dapat dilakukan karena mekanisme penggodokan tidak ada
keterlibatan
Baperjakat. (din)