Jalan
Nirwan MT Ali menjadi penjabat walikota Tidore Kepulauan bakal terhalang,
lantaran ada dugaan wakil gubernur Malut, M. Natsir Thaib tak ihlas Kepala
Badan Koordinasi Penanama Modal Daerah (BKPMD) Malut itu menjadi caretaker di
bawah gunung Kie Matubu. Ketidakihlasan wagub bisa jadi, Nirwan kemungkinan
bukan pejabat menjadi perioritas tapi hanya sekedar ‘ban seref’ dan pelengkap
administrasi pengusulan caretaker ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Reaksi
wagub ini melalui pernyataannya kepada wartawan, Selasa (10/11) kemarin. Wagub
membantah jika Nirwan bakal ditunjuk Mendagri menjabat caretaker walikota
Tidore, mengingat yang bersangkutan mengemban tugas dan tanggungjawan lebih
besar di Pemda Malut ketimbang menjadi penjabat walikota. “Nirwan menjabat
kepala BKPMD yang berkaitan dengan perizinan satu pintu, sehingga belum
dipastikan menjadi caretaker,’ tegasnya.
Meski
begitu, wagub tak menyebut siapa yang diunggulkan menjadi penjabat walikota.
Wagub mengaku belum bisa mempublikasikan karena usulan pe
Meski
demikian ketika disinggung siapa saja yang tengah diusulkan Pemprov Malut
selain Nirwan, wagub mengaku belum bisa publikasikan karena usulan penjabat
walikota ke Kemendagri sewaktu-waktu dapat berubah, apabila ada diantara
pejabat yang diusulkan tak memenuhi syarat berdasarkan kajian Kemendagri. "Saya
belum bisa mengatakan si A atau si B, karena belum final. Kalau saya katakan
nanti Mendagri tetapkan lain jadinya bagaimana, jadi tunggu saja," pintanya.
Diakuinya,
daftar nama pejabat yang diusulkan menjadi caretaker walikota oleh Pemda Maluku
Utara semuanya pejabat senior yang dipandang memenuhi syarat untuk mengisi
transisi pemerintahan kota Tidore Kepulauan yang ditinggalkan walikota dan
wakil walikota Achmad Mahifa dan Hamid Muhammad yang masa jabatannya telah
berakhir. “Tunggu saja, kalau sudah ada keputusan Mendagri siapa yang menjabat
caretaker baru saya informasikan,” janjinya. (din)