Penjabat
bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Mohtar Umamit, Senin (9/11) memimpin apel
perdana di halaman kantor bupati. Mohtar datang di kantor bupati jam 06:20 WIT,
membuat pimpinan SKPD dan pegawai terlambat. Sebab mereka terbiasa masuk kantor
jam 8 dan jam 9. Namun Mohtar memimpin apel perdana, halaman kantor bupati
membludak hingga di luar. Dibawah pohon dan taman ditempati PNS.
Dalam
apel, Mohtar menyoroti PNS dan pimpinan SKPD yang tidak disiplin. Sorotan
penjabat bupati membuat kepala dinas Pendidikan, Ali Umanahu nyaris pingsan
alias semaput. Melihat kondisi Ali nyaris jatuh, terpaksa dibopong keluar dari
barisan.
Dalam
pengarahannya, Mohtar Umamit mengatakan, ada tiga kepala SKPD yang baru-baru
ini berangkat ke Jakarta membuat penolakan dirinya menjadi penjabat bupati.
Tiga kepala SKPD itu lanjutnya, sudah diketahui identitasnya. Mendengar itu,
pimpinan SKPD tak berkutik, hingga Ali Umanahu nyaris pingsan, sehingga
dikait-kaitkan, Ali merupakan satu dari tiga kepala dinas yang disinyalir
melakukan penolakan terhadap Mohtar Umamit menjadi penjabat bupati.
Mohtar
pada kesempatan itu mewanti-wanti agar pimpinan SKPD tidak terlibat dalam
politik, apalagi menjadi tim sukses. Apabila ada pimpinan SKPD yang
berkeinginan menjadi tim sukses supaya segera melepaskan jabatan. “Kalau mau
jadi tim sukses, segera lepas jabatan supaya menjadi pemain yang handal, jangan
jadi tim sukses sembunyi kepala, tangan keluar seperti kura-kura,” tegasnya.
Mohtar
menegaskan, ia tak segan-segan memecat kepala SKPD yang mencoba bermain politik
atau menjadi tim sukses pasangan calon tertentu. Mohtar juga memerintahkan
kepala Satpol PP, A. Yani M. Robo melakukan pengawasan ketet terhadap PNS yang
masuk kantor tidak tepat waktu, dicatat namanya dan diserahkan kepada penjabat
bupati. “Kurang apa disini, kantin di kantor bupati juga ada, semua sudah
tersedia, jam istirahat tinggal makan, kenapa harus pulang makan di rumah,”
tegasnya.
Mendapat
ketegasan Mohtar, PNS sekretariat maupun SKPD tampak hidup kembali. Meski tak
bekerja, pegawai tetap berada dalam kantor, tak berkeliaran seperti sebelumnya.
Mereka duduk dengan tertib padahal sebelumnya, kantor sepi meski masih jam
kerja. Sejak itu, pasar maupun tempat-tempat tak tampak PNS berdinas
berkeliaran. “Ada perubahan cukup signifikan,” ujar warga sekitar kantor
bupati. (sdl)