SOFIFI-Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba mengancam akan melakukan evaluasi kinerja terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan menemukan ada kepala dinas yang malas berkantor akan dicopot dari jabatan. Penegasan gubernur ini disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokuler, Halid Alkatiri kepada wartawan, Jumat (4/11).
Menurut Halid, evaluasi pimpinan SKPD ini akan dilakukan karena tidak menghadiri rapat menindaklanjuti Laporan Hasil Keuangan Daerah (LKPD) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakil Maluku Utara tahun 2017, Jumat (4/11). Sesuai jam kantor efektif Senin sampai Jumat, faktanya setiap hari Jumat sebagian pimpinan SKPD berkantor di Ternate. “Saya akan copot kepala dinas yang ditemukan masih berkantor di Ternate,” tegas gubernur sebagaimana dituturkan Halid.
Menurut gubernur kata Halid, pemerintah telah menyiapkan kantor masing-masing SKPD, namun mereka lebih memilih berkantor di Ternate. Sebab itu, SKPD yang malas masuk kantor di Sofifi terancam dievaluasi, sebab gubernur telah mengeluarkan statemen keras. “Apabila kedapatan SKPD masih berkantor di Ternate, gubernur tidak segan-segan memberikan sanksi tegas, bila perlu yang bersangkutan dicopot dari jabatan,” katanya.
Rapat menindaklanjuti Laporan Hasil Keuangan Daerah (LKPD) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakil Maluku Utara tahun 2017 yang digelar di ruang gubernur hanya dihadiri Dinas Perikanan dan Kelautan, Bakorlu, Korpri, Humas dan BPMD, sementara pimpinan SKPD lain tidak hadir. (ces)
Menurut Halid, evaluasi pimpinan SKPD ini akan dilakukan karena tidak menghadiri rapat menindaklanjuti Laporan Hasil Keuangan Daerah (LKPD) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakil Maluku Utara tahun 2017, Jumat (4/11). Sesuai jam kantor efektif Senin sampai Jumat, faktanya setiap hari Jumat sebagian pimpinan SKPD berkantor di Ternate. “Saya akan copot kepala dinas yang ditemukan masih berkantor di Ternate,” tegas gubernur sebagaimana dituturkan Halid.
Menurut gubernur kata Halid, pemerintah telah menyiapkan kantor masing-masing SKPD, namun mereka lebih memilih berkantor di Ternate. Sebab itu, SKPD yang malas masuk kantor di Sofifi terancam dievaluasi, sebab gubernur telah mengeluarkan statemen keras. “Apabila kedapatan SKPD masih berkantor di Ternate, gubernur tidak segan-segan memberikan sanksi tegas, bila perlu yang bersangkutan dicopot dari jabatan,” katanya.
Rapat menindaklanjuti Laporan Hasil Keuangan Daerah (LKPD) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakil Maluku Utara tahun 2017 yang digelar di ruang gubernur hanya dihadiri Dinas Perikanan dan Kelautan, Bakorlu, Korpri, Humas dan BPMD, sementara pimpinan SKPD lain tidak hadir. (ces)