 |
| (ilustrasi) |
BOBONG-Pemerintah
kabupaten Pulau Taliabu mestinya lebih memperhatikan pelayanan dasar berupa air
bersih dan listrik yang kini dihadapi masyarakat, malah seluruhnya keluar
daerah. Penjabat bupati, justeru memilih pulang kampung, sementara pejabat dan
anggota DPRD berada di Jakarta. Sebab itu, masyarakat menilai pemerintah daerah
cenderung menghambur-hamburkan uang daerah dengan melakukan perjalanan dinas ‘berjamaah’
ke luar daerah tanpa mempedulikan nasib masyarakat di ibukota kabupaten Pulau
Taliabu, Bobong. “Air mati, listrik yang
terus padam, namun pemerintah asyik berlibur di luar daerah,” ujar Serku, warga
Bobong, Selasa (12/1).
Pemadaman listrik kata
Serli, sangat mengganggu aktivitas masyarakat malam hari, sebab siang
masyarakat tidak berkerja karena listrik mati, hal ini menimbulkan banyak
presepsi dan menuding persoalan air dan listrik merupakan tanggungjawab PLN dan
PDAM. Tapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. ”Pemerintah daerah
jangan cuek dengan pemadaman listrik dan air yang terjadi, anggaran dua
instansi besar seperti Pertambangan dan PU di kemanakan,” tanyanya.
Hasil investigas di
PLN Bobong menemukan, berbagai persoalan diantaranya tidak tersedianya
penampung BBM karena mesin induk pembangkit listrik berkapasitas besar saat dioperasikan
harus disesuaikan dengan tanki penampung BBM. Begitu pula, penjualan BBM
illegal yang dilakukan sejumlah pegawai PLN kepada pengecer di Bobong, dan
mesin pembangkit listrik yang lama sering mengalami kerusakan. PLN Ranting
Bobong mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas Pertambangan meminta subsidi
BBM berkapasitas besar, namun tak dipenuhi menyebabkan rakyat yang menjadi
korban kegelapan.
Sementara di PDAM,
proyek pemasangan pipa air bersih kini masih dikerjakan. Kendala lainnya,
pembayaran rekening air tidak berjalan. Sementara kepala PDAM Hi. Dahlan Samuda
alias Ampera hingga kini tak tampak batang hidungnya, entah kemana. Sehingga akses
informasi kendala PDAM tak diketahui publik. (eto)