JAKARTA-Komite Independen
Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia menilai, pemilihan kepala daerah (Pilkada)
serentak tahun 2015 masih marak politik uang (money politic), seperti yang
terjadi di sejumlah daerah. "Sesuai hasil laporan KIPP Indonesia Daerah,
masih maraknya money politics di berbagai daerah," kata Girindra Sandino,
Caretaker KIPP Indonesia, di Jakarta, Rabu (9/12).
Politik uang terjadi di beberapa daerah,
seperti di Jawa Tengah (Jateng), meliputi Kabupaten Boyolali, Sragen, Klaten,
Sukaharjo, Soloraya, dan Semarang. Kemudian di Maluku Utara (Malut). "Sebagai contoh di Boyolali, banyak
ditemukan adanya salinan C6 yang dibagikan ke pemilih beserta dengan sejumlah
uang Rp 15.000 hingg Rp 30.000. Pun ditemukan operasi tangkap tangan pelaku
politik uang pada H-1 oleh salahsatu Timses di Klaten, Dukuh Pulon, Desa
Malangan, Kecamatan Tulung," tandas Girindra.
Sementara di Semarang Operasi Tangkap Tangan
(OTT) terjadi di Kelurahan Pedurungan Kidul. Hal ini disebabkan ketidakpastian
hukum. Seharusnya, masalah penegakkan hukum ini sudah selesai di Sentra Gakumdu
antara Bawaslu dengan penegakan hukum. (gtr)