 |
| AKBP Hendry Badar |
TERNATE-Polda Maluku Utara
akan melakukan pengamanan khusus bagi enam desa perbatasan Halmahera Utara dan
Halmahera Barat pada Pilkada serentak 9 Desember 2015. Pengamanan khusus ini
akan melibatkan satuan gabungan Polri BKO Brimob Mabes Polri dan Polda Maluku
Utara dalam mengantisipasi sekaligus mencegah kemungkinan terjadi kisruh dan
pro kontra meski secara administrasi telah diputuskan pemerintah pusat enam
desa masuk Halmahera Utara. "Pengamanan enam desa khusus, terlebih TPS-TPS
yang lain, karena dianggap rawan . Kita mencegah atau mengantisipasi adanya
kerusuhan dan konflik di wilayah 6 desa," ungkap AKBP Hendry Badar, Kabid
Humas Polda Malut, Senin (7/12).
Menurutnya, jumlah personil satuan gabungan
akan memback up setiap TPS di wilayah 6 desa terdiri dari intelijen Polisi,
Brimob dan Satuan Dalmas yang berjumlah sebanyak 90 personil. Pihaknya tidak
akan segan-segan mengambil langkah tegas, namun tetap menjunjungi
profesionalitas kerja sesuai prosedur apabila terjadi gangguan Kamtibmas saat
jalannya pemungutan dan perhitungan suara di wilayah enam desa.
"Kita akan bertindak tegas dan
profesional, apabila ada yang mengganggu jalannya pilkada di 6 desa. Kalau ada
gangguan sehingga tersendat itu aparat akan bertindak tegas, secara profesional
dan sesuai prosedur," tegasnya.
Hendry menambahkan, pihaknya masih tetap menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) hanya sebatas pengamanan. Sementara proses pemilihan secara teknis maupun pelanggaran pilkada lain merupakan tupoksi penyelenggara dalam hal ini Panwas dan KPU. "Kalau ada pelanggaran tindak pidana itu nanti Panwaslu, apabila prosesnya sudah sampai ke kita (polisi) baru kita tangani," tandasnya. (zs)