Dijelaskan,
apabila Panwas takut mengambil langkah, maka pihak kepolisian sendiri tidak
bisa berbuat banyak. Akbar mengaku, apabila Panwas tidak ketat kemungkinan akan
terjadi kecurangan. “Polsek hanya memback up Panwas, tapi Panwas juga tidak
berani, ya kita juga tidak bisa berbuat apa-apa,” katanya.
Menurutnya,
kesiapan aparat keamanan, Polsek hanya menyiapkan aparat organik lokal yang
dimiliki Polsek sebanyak 13 personil. Tidak ada BKO. “Jadi potensi konflik di Moti
sangat tinggi dan rawan. Kita hanya menunggu Panwas, kalau memang mereka
berani, maka kita juga akan betul-betul mengawal mereka," tandasnya.
Sementara
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Ternate, M. Zen A. Karim
mengungkapkan, Panwas Kota Ternate akan mengundang Polres dan Polsek se-Kecamatan
Kota Ternate dan Panwascam melaksanakan rapat kordinasi membicarakan
mempersiapkan distribusi logistik dan pemungutan hitung. Olehnya itu, Panwas
meminta dukungan penuh pihak Kepolisian.
M.
Zen meminta dukungan dari kepolisian dalam rangka mengantisipasi hal-hal yang
terjadi pada proses pendistribusian logistik dan pemungutan dan perhitungan
suara. "Biasa hal yang sering terjadi intimidasi terhadap petugas kita, pengawas
lapangan maupun pengawas TPS," ujarnya.
Untuk
meminimalisir hal ini membutuhkan dukungan pihak keamanan sehingga sama-sama
menjaga kualitas Pilkada. Ada hal prinsip pada saat pemungutan hitung, salah
satunya menempelkan hasil rekapan di tingkat TPS. Ada kekhawatiran, jangan
sampai terjadi ketika pengawas menempelkan hasil rekapan, saksi-saksi lain ikut
mengkritisi, karena menempelkan hasil adalah hal wajib di lakukan KPPS.
Dijelaskan
sekitar 10 fom C yang harus dimiliki KPPS yakni 4 saksi, 1 pengawas TPS, PPK,
KPU Kota dan Provinsi. Dua 2 lagi wajib di publikasi, 1 ke TPS dan 1 di kelurahan.
“Itu isyarat UU No. 8 Tahun 2105 tentang Pilkada, kalau rekapitulasi itu tidak
ditempel, maka akan dikenakan sanksi pidana," ungkapnya.
Dalam rangka meminimalisir hal-hal yang terjadi
di lapangan, salah satunya perselisihan pendapat antara saksi dengan KPPS.
Belajar dari pengalaman yang lalu katanya, pengawas pernah dipukul saksi-saksi.
Jadi pertemuan ini kita minta peran polisi membekup anggota kita, supaya Pilkada
kali ini berkualitas. (jun)