TERNATE-Sejumlah
pegawai Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K)
kota Ternate mendatangi kantor walikota Ternate meminta walikota Ternate Burhan
Abdurahman segera melakukan pembayaran listrik, PDAM di empat kantor yakni
kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Ngidi, Ternate, BPP Ternate Selatan, BPP
Pulau dan BP4K kota Ternate karena mengganggu aktifitas kerja.
Selain itu, mereka
menuntut masalah uang makan dan minum (Mami) serta biaya operasional penyuluh
yang sudah dicairkan tapi belum dibayarkan. Anto seorang penyuluh pertanian
usai melakukan aksi kepada wartawan mengatakan tuntutan ini sangat sederhana
dan tidak ingin berpolimik tapi ingin bertemu dengan walikota Ternate Burhan
Abdurahman untuk menyelesaikan masalah ini secara baik, karena tunggakan
listrik dan air sudah dua bulan tidak dibayar, sedangkan uang mami sudah lima
bulan tidak dibayar.
Menurut dia,
uang mami yang dibayar setiap pegawai per bulan Rp. 200 ribu lebih, jika
dikalikan PNS sebanyak 80 orang tidak dibayarkan, uang Mami yang hanya dibayar Januari
hingga Ferbruari 2016, April sampai Oktober belum dibayar. Menyangkut biaya
penyuluhan termasuk biaya operasional penyuluh Balai Pendidikan dan Latihan
(BPL) yang berhak diterima penyuluh kurang lebih 11 orang bukan dibayar tapi
dikembalikan ke kas daerah dengan alasan tidak jelas atas perintah Kepala BP4K
Sri Haryanti Hatari.
"Karena
kita sampai saat ini tidak ketemu dengan pimpinan untuk menyelesaikan tapi ibu
Sri tidak pernah menanggapi, BPL kurang lebih Rp. 300.000, masalah ini kita
sudah ketemu walikota dikediaman pribadinya tapi belum ada kejelasan, kemudian
kita juga bertemu dengan Sekot karena sudah tiga bulan Ibu Sri tidak masuk
kantor," ungkap Anto usai melakukan aksi di kantor walikota, Senin (21/11)
Menangapi hal
tersebut, Sekretaris kota Ternate M. Tauhid Soleman berjanji akan menyelesaikan
masalah ini karena sudah sampaikan kepada walikota Ternate berkaitan dengan
kebijakan pimpinan, tapi pada prinsipnya segera ditangani dan akan mengambil
langkah yang lebih ekstrim. "Saya sudah pernah sampaikan kepada yang
bersangkutan untuk menyelesaikan masalah ini, tapi yang bersangkutan tidak
masuk kantor, kalau kegiatan di DPRD dia hadir tapi tidak masuk kantor, saya
bersama Kepala BKD sudah mengambil sikap untuk menyelamatkan hak PNS, jadi bisa
saja ada langkah strategis dalam waktu dekat dari pak walikota untuk melakukan
evaluasi secara keras," tegasnya. (aky)